Nataliaus Pigai Diserang Hinaan Rasis: Gorila Tak Perlu Divaksin COVID-19

SuaraBogor.id - Natalius Pigai diserang hinaan rasis gorila. Tokoh keturunan Papua Natalius Pigai dikatai gorila dan kadal gurun.

Natalius Pigai disandingkan dengan Gorila oleh pengguna Facebook dengan akun Ambroncius Nababan. Dia baru-baru ini menulis sebuah pernyataan rasis tertuju pada Natalius Pigai.

Hal itu disampaikan untuk menyerang pernyataan Natalius terkait vaksin Covid-19.

"Mohon maaf yang sebesar-besarnya, vaksin Sinovac itu dibuat untuk manusia bukan untuk gorila apalagi kadal gurun. Karena menurut UU gorila dan kadal gurun tidak perlu divaksin," tulis akun tersebut.

Baca Juga: DPR Kirim Surat Pengangkatan Listyo Jadi Kapolri, Dilantik Jokowi Bulan Ini

Unggahan Ambroncius Nababan tersebut menuai protes dari berbagai pihak lantaran dinilai terlampau keterlaluan.

Lalu Natalius Pigai mengomentari pernyataan Politisi PDIP Hasto Kristiyanto yang menginginkan setiap warga negara memiliki kedudukan hukum sama tanpa melihat latar belakang suku.

Natalius Pigai mengkritik keras pernyataan tersebut lantaran menurutnya PDIP sendiri merupakan partai yang diisi oleh orang-orang bersikap rasis.

Kritik menohok itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya, @NataliusPigai2 pada Minggu (24/1/2021).

"PDIP dan pemerintahannya partai yang diisi orang rasialis," tulis Natalius Pigai seperti dikutip Suara.com.

Baca Juga: IKN Jadi Pindah ke Penajam? Wabup Sebut Tunggu Keputusan Politik Jokowi

Lebih lanjut, Natalius Pigai pun mengurai alasan dia berkata demikian. Rezim Jokowi pun tidak luput disorotnya.

Bahkan kata Natalius Pigai, era Jokowi rasisme diproduksi secara masif dan bisa dibuktikan lewat beberapa hal.

"Jaman Jokowi dan PDIP memproduksi rasisme secara masif. Mau bantah?" ujar Natalius Pigai.

"Dari 34 menteri, satu menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bahwa kalian rasis. Jadi jangan pura-pura persatuan dan bhineka yang utopis," tandasnya sembari menyematkan artikel berita soal Hasto Kristiyanto yang ingin ada kesamaan kedudukan tiap warga negara tanpa melihat sukunya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal keterlibatan suku-suku tertentu dalam iklim perpolitikan.

Hasto Kristiyanto dalam webinar bertajuk "Revisi Undang-Undang Pemilu dan Integritas" mengaku mendambakan setiap warga negara setara, tidak ada pembedaan latar belakang suku.

"Kami mendambakan wali kota Solo misalnya, ada dari Papua, orang Jawa bisa jadi wali kota di Papua, setiap warga negara setara, tidak membedakan suku," tutur Hasto Kristiyanto.