SuaraBogor.id - Mantan Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean, tanggapi pernyataan eks ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Ferdinand Hutahaean tidak setuju jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah dicabut.
Dia mengatakan, mungkin hal tersebut bagi Din Syamsuddin tidak urgent. Ferdinand juga memahami ungkapan tokoh Muhammadiyah tersebut.
Namun, bagi dirinya anak negeri yang cinta NKRI, Pancasila, dan hidup menjaga toleransi harus diperjuangkan.
"Pak Din, mungkin bagi bapak hal itu tidak urgent. Saya bisa paham, karena ciri-ciri orang radikalis memang seperti itu salah satunya, gemar pemaksaan. Tapi bagi saya, bagi kami anak Negeri yang cinta NKRI, cinta Pancasila dan hidup menjaga toleransi, SKB itu sangat urgent," kata Ferdinand dikutip Suarabogor.id dari cuitannya di twitter pribadinya dengan nama @FerdinandHaean3, Jumat (19/2/2021).
Dikutip dari Suara.com, Din Syamsuddin Minta SKB Menteri Seragam Sekolah Dicabut.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah untuk dicabut.
Din menilai keputusan itu justru tidak relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Din mengungkapkan kalau SKB 3 Menteri tidak memiliki urgensi terutama bagi para murid. Karena itu menurutnya lebih baik keputusan itu ditarik atau direvisi sesuai dengan masukan dari sejumlah ahli.
Baca Juga: Polemik SKB 3 Menteri, DPRD Sumbar Sebut Pemerintah Terburu-buru
"SKB 3 Menteri ini tidak relevan, tidak urgen, dan tidak siginifkan, maka ia adalah kebijakan yang tidak bijak dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas. Oleh karena itu maka karena itu, baiknya bisa untuk dihilangkan, dicabut, ditarik, atau saran moderat yang banyak disampaikan tadi adalah di revisi agar tidak menyimpang dari nilai dasar dan nilai budaya Indonesia," kata Din dalam diskusi daring bertajuk 'SKB Tiga Menteri Untuk Apa?' pada Rabu (17/2/2021).
Ada sejumlah alasan mengapa Din menyebut SKB 3 Menteri itu tidak relevan, tidak urgen dan tidak sensitif terhadap realitas.
Pertama ialah karena keputusan itu justru dianggapnya menghambat pengamalan sila pertama Pancasila dan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan beribadah.
Kemudian ia menyebut jika ditinjau dari aspek sosiologi kultural masyarakat Indonesia, banyak sekali yang memiliki kearifan lokal berbeda-beda. Itu pun kerap beririsan dengan nilai agama seperti misalnya di Sumatera Barat.
"Maka praktek sosial kebudayaan yang dicerahi dengan nilai agama itu jangan sampai dihilangkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Din juga menganggap SKB 3 Menteri tersebut tidak bersifat urgen lantaran dikeluarkan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
KTT ASEAN 2026: Sultan Brunei Senyum, Xanana Lirik-lirik, Prabowo Tampak Tegang
-
Jenderal Listyo Sigit dan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Didesak Dihukum Mati
-
Penantian 16 Tahun Berakhir! Mary Jane Dapat Pengampunan Mutlak dari Presiden Filipina
-
SKB Buka Jalan bagi Anak Putus Sekolah untuk Kembali Meraih Harapan
-
Tanggal Merah 2027 Kapan Saja? Ini Link Download PDF SKB 3 Menteri Tentang Libur 2027
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama
-
Stafsus Menag Ajak NU, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah Bersatu Padu Majukan Peradaban Islam
-
Pangkas Birokrasi, 50 Kementerian dan Lembaga Sepakati Integrasi Data Korporasi Nasional
-
PNM Bogor Renovasi Atap Mushola Naimah, Warga Kini Beribadah Lebih Nyaman
-
Sopir Biskita Diperiksa Polisi Usai Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas di Bogor