SuaraBogor.id - Masalah besar saat ini terjadi di tubuh internal Partai Demokrat. Sebab, ada sejumlah kader menginginkan Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Menanggapi hal itu Peneliti Senior atau Pakar Politik LIPI, R. Siti Zuhro mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan permasalahan besar bagi internal partai. Karena ia menilai bahwa hal itu pertanda tidak adanya transparan kepada kader.
“Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, Ketua Umum bukan sebagai manager partai,” ujar Siti Zuhro ditulis Rabu (24/2/2021).
Zuhro mengatakan konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan. Oleh sebab itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.
“Para elite dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan,” lanjutnya.
Namun, Zuhro mengatakan bahwa proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar.
Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai
Ia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang Mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.
“Ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat sekarang ini tak berarti hrs dimaknai KLB. Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan. Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara,” ungkapnya.
Baca Juga: Max Sopacua Koar-koar Soal KLB, Demokrat: Suara dari Mana? Mau Reunian Kali
Berita Terkait
-
Golkar, PKB dan PAN Kunci Dukungan ke Prabowo, Demokrat Cari Celah untuk AHY?
-
PAN Mantap Usung Prabowo di 2029, Demokrat Belum Bicara Pilpres
-
Demokrat Dukung Usulan Pemilu Dipisah: Tiket Pilpres Sebaiknya Hasil dari Pileg
-
Cegah Capres Membludak, Demokrat Condong Sepakati Syarat Minimal 2 Fraksi
-
Kasus ISPA Melonjak Akibat Karhutla, Bagaimana Pemerintah Seharusnya Bersikap?
Terpopuler
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- Wapres RI Mundur Saat Ekonomi Bergejolak, Hubungan Dengan Presiden Memburuk
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Wajah Kencang dan Awet Muda
- Rudal Houthi Ancam Piala Asia 2027 di Arab Saudi: AFC Bungkam, Jepang Resmi Mundur dari Turnamen
Pilihan
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
Terkini
-
BRI Perluas Akses Keuangan Koperasi Desa Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat
-
Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Warga Rasakan Getaran
-
Jejak Akademis dan Desa, Rektor IPB Alim Setiawan Slamet Kini Resmi Jabat Wamentan
-
Rektor IPB Alim Setiawan Santer Dikabarkan Jadi Wamentan?
-
Polisi Gerebek Lapak di Laladon Bogor, Sita 580 Butir Obat Keras