SuaraBogor.id - Jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan anggaran sebesar Rp86,2 triliun secara multiyears mulai 2021 hingga 2025.
Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp86,2 triliun ini termasuk alokasi anggaran tambahan dari pagu KPU yang sudah diterima pada 2021.
"Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp 86 triliun," ujar Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, dikutip dari Ayobandung.com -Jaringan Suara.com, Senin (15/3/2021).
Ilham memerinci, anggaran 2021 sebesar Rp 8,4 triliun (10 persen), 2022 Rp 13,2 triliun (15 persen), 2023 Rp 24,9 triliun (29 persen), 2024 Rp 36,5 triliun (42 persen), dan 2025 Rp 3 triliun (empat persen). Semua anggaran ini untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara, usulan anggaran untuk Pilkada serentak 2024 di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sebanyak Rp 26,2 triliun. Anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024.
Namun, menurut Ilham, ada keinginan dari semua KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota agar anggaran pilkada tidak lagi bersumber dari APBD, melainkan juga berasal dari APBN. Alasanya, karena tidak ada keserentakan persetujuan dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta tidak ada kesamaan besaran anggaran antardaerah.
"Pengalaman 2020, di pemda (pemerintah daerah) tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," kata Ilham.
Di samping itu, tahapan Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Ilham mengatakan, faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pilkada di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak.
"Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024," tutur Ilham.
Baca Juga: Pemilu - Pilkada Digelar Bareng, KPU Minta Pertimbangkan Sejumlah Faktor
Selain KPU, Bawaslu dalam kesempatan yang sama juga mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk pusat, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total anggarannya lebih dari Rp 14,7 triliun untuk 2022 sampai 2024.
"Ini berpijak dari pelaksanaan Pemilu 2019," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan.
Ia memerinci, anggaran pada 2022 sebesar Rp 2,6 triliun, 2023 Rp 6,4 triliun, dan 2024 Rp 5,7 triliun. Sedangkan, Bawaslu belum menyusun usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Berita Terkait
-
RAPBN 2027: Pemerintah-DPR Sepakat Naikkan Anggaran Belanja Negara, Target Pajak Ikut Melonjak
-
RAPBN 2027: Pemeritah-DPR Pangkas Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 261,5 Triliun, Turun Rp 11,44 T
-
Suahasil Ungkap Anggaran Sekolah Gratis Diambil dari Dana Pendidikan Rp 824 Triliun
-
Rp11 Triliun untuk Rekening Massal: Kebijakan Publik Kehilangan Prioritas?
-
Pemerintah Dinilai Biayai Bencana, Anggaran Pemicu Deforestasi Jauh Melampaui Dana Mitigasi
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Cari HP Samsung Murah? Ini 8 Galaxy A Series yang Layak Dipilih
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Buntut Temuan Sel Mewah, Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Resmi Dicopot
-
Setelah Belasan Tahun Berjuang, Kampung Adat Urug Bogor Akhirnya Mengantongi Sertifikat Komunal
-
Lapas Rasa Apartemen di Cibinong, Ahmad Sahroni: Jangan Hukum Keras di Depan, Lemah di Belakang
-
Dituduh Huni 'Rumah Khusus' di Lapas Cibinong, Pengacara Ferdy Sambo Buka Suara
-
Bappisus Beri Tenggat Sepekan Usut Dugaan Kamar Apartemen di Lapas Cibinong