Ridwan Kamil Takut Tsunami COVID-19 India Terjadi di Jawa Barat

SuaraBogor.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil takut tsunami COVID-19 India terjadi di Jawa Barat. Ridwan Kamil pun meminta warganya tidak mudik.

Ridwan Kamil memperingatkan ledakan kasus Covid-19 seperti di India bisa terjadi di Indonesia apabila warga tidak patuh dengan memaksa mudik pada Lebaran tahun ini.

Ridwan Kamil mengatakan Presiden Jokowi khawatir jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi karena merasa sukses vaksinasi, Indonesia akan bernasib sama seperti India.

Karena itu, dia meminta warga Jabar mematuhi aturan pemerintah dengan tidak mudik pada waktu yang ditentukan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Siap Bikin Motor Listrik Gesits Bergaya Bobber Style, Kece Nih

"Presiden punya rasa kekhawatiran terkait mudik. Berkaca pada India yang merasa sukses kemudian terjadi pelonggaran. Tadi Presiden menitipkan agar mudik betul-betul dilarang dan diperketat," ujar Ridwan Kamil, Rabu (28/4/2021).

Pemerintah melarang mudik bukan untuk menghalangi silaturahim dengan keluarga di kampung halaman tapi melindungi masyarakat dalam kerangka yang lebih besar, yakni keselamatan bangsa dan negara.

Ridwan Kamil mengaku, sejak instruksi larangan mudik dikeluarkan pemerintah pusat, Jabar sudah menyiapkan strategi pembatasan penyekatan di sejumlah titik.

Hal ini dilakukan, untuk mengantisipasi pergerakan pemudik.

"Jabar sudah menyiapkan rencana pembatasan penyekatan di jalan utama maupun jalan tikus," katanya.

Baca Juga: Best 5 Oto: Ridwan Kamil Geber Motor Listrik, New Mercedes EQB Muat Banyak

Kondisi di India saat ini kian memprihatinkan. Media bahkan menyebutnya dengan istilah ‘tsunami’ Covid-19. Kini di negara itu kasus positif per hari mencapai 300.000 orang, dan meninggal 200.000 orang. Tiap dua jam ada 115 pasien meninggal.

Para petugas di pusat krematorium kewalahan karena terus menerima jenazah. Otoritas setempat mempertimbangkan jenazah dibakar di jalanan jika krematorium penuh.

Selain mudik, menurut Ridwan Kamil, rakor juga membahas vaksinasi di mana pemerintah pusat meminta pemerintah daerah meningkatkan cakupan. Adapun pengadaan vaksin akan terus diupayakan oleh pemerintah pusat.

"Tadi juga diingatkan vaksinasi harus terus ditingkatkan. Tugasnya dibagi dua, pusat mengurusi sumber vaksin dan daerah mengurusi keberasilan penyuntikan," katanya.