Tak Undang Ganjar Pada Pengarahan Pemilu 2024, Denny: Elit PDIP Gelisah

"Ini alasan kocak sebenarnya, lah kenapa emang kalo Gubernur menjalin komunikasi dgn rakyatnya lewat medsos ? Ini kan memang jaman digital ?? Yang salah itu, kalo seorang Gubernur gaptek gak ngerti teknologi. PDIP langsung terasa jadoelnya dengan pernyataan itu. Berasa sebagai partai di jaman purba di kalangan milenial yang hidupnya ada di internet," tulisnya.

Diberitakan sebelumnya, Pada acara pengarahan kader untuk pemilu 2024 PDI Perjuangan menjadi perhatian banyak pihak, setelah Ganjar Pranowo tidak diundang pada acara tersebut.

Padahal, Ganjar Pranowo sendiri merupakan kader PDI Perjuangan. Apalagi juga dia merupakan orang nomor wahid di Jawa Tengah.

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan Jawa Tengah mengungkapkan berbagai alasan yang dinilai tak masuk akal soal tidak diundangnya figur calon presiden itu.

Baca Juga: Ganjar Tak Diundang Acara Kader Pemilu 2024, Ini Jawaban PDI Perjuangan

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengaku tak mengundang Ganjar karena menurut dia Ganjar sudah kelewatan dan sok pintar.

Bahakan, dia dengan terang-terangan menyebut Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jateng tersebut terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Menurut Bambang, DPD PDIP Jateng sebenarnya sudah memberi sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.

Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umun Megawati Soekarnoputri, sedangkan di sisi lain hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah ketua umum.

“Hal itu ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa, bahkan Ganjar sampai rela menjadi ‘host’ di youtube-nya, padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk ‘nyapres'” ujarnya dilansir dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Usai Tak Diundang PDIP, Ganjar Pranowo Disemangati PKS

Menurutnya, kader PDIP lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah ketua umum.