Andi Arief Sebut Mahfud MD Pro KPK dan Tidak Berdaya Hadapi TWK

SuaraBogor.id - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menjadi perhatian. Baru-baru ini Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut Andi Arief, Mahfud MD mengklaim tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya masih ada alternatif opsi bagi Menkopolhukam untuk menangani KPK soal kejanggalan TWK.

Andi Arief mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa Mahfud MD tidak berdaya menanggapi kaitan TWK di KPK. Karena dia menilai bahwa Mahfud MD punya kewenangan besar.

"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, seperti dikutip Solopos.com -jaringan Suara.com Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Rilis Film KPK The End Game, Akun Instagram Watchdoc Diduga Dibajak

Andi juga menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah sudah negatif, tak mau dan tak bisa dikritik.

Mau Menang Sendiri

"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas.

Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.

Baca Juga: Komnas HAM Berharap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Klarifikasi Soal TWK

Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan.

"Kalau kita mau demokrasi ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar, elitnya oligarkis rakyatnya liar. Gak ada yang al madinah al fadilah, negara yang sempurna," ujarnya.