Soal Panglima TNI, Pengamat Militer: Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

SuaraBogor.id - Pengamat militer, Salim Said turut ikut bersuara terkait isu Panglima TNI. Dia meminta kepada semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Bahkan baru-baru ini isu pergantian Panglima TNI terus berhembus. Salim Said pun turut menyinggung dua jenderal yang pernah menjabat Panglima di masa Orde Baru.

Menurut Salim Said, dua jenderal di masa Orde Baru yakni Jenderal (purn) M Jusuf dan Jenderal Benny Moerdani belum layak menjadi Panglima TNI ketika itu.

Hal tersebut disampaikan Salim Said lewat video yang tayang di kanal YouTube TV One, seperti dilihat pada Kamis 9 September 2021.

Baca Juga: Tantangan The Next Panglima TNI: Komitmen Penegakkan HAM

Dalam tayangan video itu, Salim awalnya meminta agar penunjukkan Panglima TNI biar Jokowi yang memutuskan lantaran hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Ini kaya pemilihan umum. Biarkanlah aja presiden yang milih ini kan hak prerogatif beliau. Kok jadi rame mau pemilihan Panglima. Biar itu urusan presiden,” ujar Salim Said, mengutip dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Jumat (10/9/2021).

Ia pun menilai, mekanisme pemilihan Panglima TNI saat ini tak lagi seperti di masa Orde Baru dulu.

“Kenapa? Karena dulu sembarang orang bisa jadi Panglima (TNI). Banyak yang tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

Salim pun menceritakan, ketika zaman Orde Baru dulu ada dua jenderal mantan Panglima TNI yang dinilainya belum layak memimpin kesatuan TNI kala itu.

Baca Juga: Komnas HAM Tantang Panglima TNI untuk Reformasi Pengadilan Militer

Pertama, kata Salim, yakni Jenderal (purn) M Jusuf yang menurutnya hanya pernah menjadi Panglima Kodam kecil di Makassar.

“Ditarik ke Jakarta jadi Menteri Perdagangan. Naik naik naik akhirnya jadi Panglima TNI,” cerita Salim Said.

Kedua, lanjut Salim, yakni Jenderal Benny Moerdani yang ketika itu naik jabatan menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal M Jusuf.

“Pak Benny Moerdani itu paling tinggi pangkat militernya cuma Mayor komandan Batalyon RPKAD lalu sudah itu keluar dari kegiatan militer aktif. Naik naik naik jadi Panglima ABRI. Itu yang tidak boleh terulang,” tegasnya.

Bahkan, menurut Salim, ketika Presiden Soeharto mengangkat Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI, Jenderal Soemitro pernah protes ke Presiden Soeharto.

Menurut Jenderal Soemitro, kata Salim Said, Benny Moerdani belum layak jadi Panglima TNI karena belum pernah memangku jabatan teritorial.

“Pak Harto bilang ga ada waktu lagi. Pak Mitro ga berani dong protes,” ujarnya.