Terima Telepon Saat Presiden Pidato, Haris Pertama Minta Jokowi Beri Sanksi Tegas Luhut

SuaraBogor.id - Ketua KNPI Haris Pertama turut menanggapi terkait viralnya aksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang terima telepon saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato.

Haris Pertama menilai, sikap Luhut tersebut tidak punya sopan santun terhadap pemimpin negara.

"Melihat foto ini saya langsung ingin mengatakan bahwa Opung tidak punya etika dan sopan santun," ujar Haris Pertama di Twitter-nya, Senin (7/2/2022).

Kejadian itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja dan meresmikan kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 2 Februari lalu.

Baca Juga: Viral! Gak Terima Dipanggil 'Mbak', Penumpang Ojek Online Ini Tega Kasih Bintang Satu dan Klaim Driver Tidak Sopan

Saat itu Jokowi didampingi sejumlah menterinya, termasuk Luhut. Di saat Jokowi berbicara, Luhut tengah asik menerima telepon sambil berdiri di belakang Jokowi.

Haris bilang, Jokowi sebagai presiden yang sedang berpidato harusnya didengar oleh menteri-menterinya, bukan malah sibuk menerima telepon di belakang. Dia meminta Jokowi beri sanksi tegas ke Luhut.

"Saat pak Presiden Jokowi berpidato harusnya semua pihak yang ada di area sana mendengarkan bukannya malah sibuk menelepon," katanya.

"Pak Presiden @jokowi harusnya memberikan sanksi Tegas," sambungnya Haris.

Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, menilai bahwa orang yang menyoal sikap Luhut tersebut karena atas dasar tidak suka dengan Luhut.

Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Baswedan Punya Daya Tarik Kuat, Diprediksi Bisa Menang Pilpres 2024

"Kalau tidak senang sama Pak Luhut, pasti semuanya bisa jadi masalah. Kami sering hadapi kasus begini," kata Faldo, Minggu (6/2/2022).

Faldo meminta publik tidak persoalkan hal-hal kecil. Dia menyebut saat ini pemerintah sedang bekerja keras atasi lonjakan Omicron.

"Kita ini sedang mencoba kembali berlari kencang, meskipun masa pandemi belum usai. Ayo fokus ke substansi. Kebijakan apa yang butuh peningkatan dan diskusi mendalam, itu jauh lebih penting sekarang, kita ingin semuanya menerima manfaat dari kebijakan," ungkap Faldo.