Survei IPRC: 83,4 Persen Warga Jawa Barat Puas Terhadap Kinerja Ridwan Kamil

SuaraBogor.id - Mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut berdasarkan survei Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC).

Sebanyak 50 persen masyarakat Jabar dinilai puas akan kepemimpinan mantan Wali Kota Bandung itu.

Direktur Operasional dan Data Strategis IPRC Idil Akbar mengatakan, survei yang dilakukan selama periode 16-25 Desember 2021 kepada 1.200 orang di 27 kabupaten/kota di Jabar.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Baca Juga: Cara Membuat Formulir Online dengan Google Form

Sementara, margin of error rata-rata sebesar ± 2,87 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil yang kini digadang-gadang akan maju di pilpres 2024 mencapai 83,4 persen.

“Sementara dalam penanganan pandemi Covid-19, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 84,5 persen,” katanya, dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/2/2022).

Lebih lanjut, kata Idil, ada beberapa isu yang dinilai paling berhasil oleh masyarakat Jabar.

Diantaranya, pembangunan infrastruktur dengan 17 persen, pembangunan dan perbaikan jalan (15,3 persen), dan bantuan sosial (14,6 persen).

Baca Juga: Survei Populi Center: Cuma 9,5 Persen Warga Jakarta Yakin Anies Terlibat Dugaan Kasus Korupsi Formula E

Kendati demikian, Idil menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dinilai kurang dalam melakukan sosialisasi program-program unggulannya.

Program yang masyarakat tahu adalah Magrib Mengaji (36,1 persen), sementara yang belum cukup diketahui adalah Kredit Mesra (4,9 persen).

“Namun masyarakat juga menilai Pemprov Jabar kurang berhasil dalam menjaga harga kebutuhan pokok yang masih terhitung mahal. Tak hanya itu, angka pengangguran dan kemiskinan pun bertambah di masa pandemi sekarang ini,” ujarnya.

“Mayoritas masyarakat Jawa Barat menilai bahwa kondisi ekonomi dan politik masih berjalan normatif atau sedang. Sementara terkait keamanan, penegakan hukum dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat dinilai sudah baik,” tukasnya.