Menteri PPPA Minta Pelaku Kekerasan Seksual di Depok Dapat Hukuman Berat

SuaraBogor.id - Korban kekerasan seksual di Kota Depok, Jawa Barat dipastikan mendapatkan perlindungan penuh dari Dinas PAPMK melalui UPTD PPA Kota Depok.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan, perlindungan itu akan dilakukan untuk melakukan pendampingan sampai ke semua lini.

"Tujuannya agar korban dan keluarganya betul-betul merasa aman, tidak dikucilkan dan tidak mendapat stigma berlapis di masyarakat," ujar Menteri PPPA terkait kunjungannya ke Markas Polres Metro Kota Depok untuk memantau penanganan kasus ini.

Pihaknya juga secara khusus meminta agar korban dan keluarganya dapat ditempatkan di rumah aman untuk menghindari adanya stigmatisasi dari masyarakat.

Baca Juga: Minyak Goreng 10.000 Liter Dialokasikan Bulog untuk Kota Depok, Disperdagin: Warga Bisa Beli Seharga Rp 14.000

Menteri Bintang menyatakan sangat geram dan mengecam keras terjadinya kasus tersebut dan berharap pelaku dapat dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal.

"Kasus kekerasan seksual itu adalah kejahatan serius, karena itu Kemen PPPA akan terus mengawal proses penegakan hukum guna memastikan pelaku mendapatkan tindakan hukum yang sesuai," katanya.

Ia berharap, hukuman berat kepada pelaku dapat membuat efek jera dan meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak.

"Begitu juga dengan upaya perlindungan khusus anak, perlu diperhatikan pemenuhan hak dan pendampingan psikologisnya agar tidak sampai meninggalkan dampak buruk secara fisik maupun psikis pada anak sebagai korban," ujar Bintang.

Bintang menyampaikan jika dalam penyelidikan didapatkan pelaku memenuhi unsur pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua kandung, maka penyidik perlu cermat mendalami kasus ini untuk menetapkan dasar hukum yang tepat.

Baca Juga: Viral Pria Berkostum Robocop Ditangkap Satpol PP, Ternyata Gara-gara Ini

Menurut dia, pelaku dapat diancam sampai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan jika memenuhi unsur pemberat lainnya, maka dapat diberikan pidana tambahan, tindakan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.