Bima Arya Temukan Ini saat Sidak Depo Minyak Goreng Curah Terbesar di Kota Bogor

SuaraBogor.id - Keangkaan minyak goreng curah di Kota Bogor akhir-akhir ini direspon Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap depo minyak goreng terbesar di daerahnya PD Taman Cimanggu.

Bima Arya melakukan sidak ke depo minyak goreng curah yang terletak di yang berlokasi di Jalan Raya Cimanggu, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, pada Kamis (7/4/2022).

memasuki ruang pelayanan pembelian minyak goreng curah yang mengalami antrean panjang hingga melihat gudang pengisian ke jeriken para pembeli.

"Jadi Pak Rusly ini Depo minyak curahnya yang terbesar di Bogor ya, sekarang ini saya cek di sini, memang persoalan utama produksinya dari Jakarta," kata Bima Arya kepada wartawan di lokasi sidak dikutip dari Antara.

Baca Juga: Usai Tunjukin Minyak Goreng Harga Murah ke Gubernur Ganjar, Pedagang Pasar Muntilan Kini Mengeluh: Langka!

Ia didampingi pemilik depo minyak goreng Gunarso Rusly dan Kepala Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUMKMdagin) Ganjar Gunawan menelusuri satu per satu ruang untuk memastikan alur pembelian dan penyimpanan bahan pokok itu.

Bima Arya melihat antrean pembeli di area luar, lalu memasuki ruang pelayanan dan gudang penyimpanan sementara.

Didapati, stok minyak goreng yang dikirim dari produsen minyak goreng curah memang dibatasi, sehingga agen atau depo juga membatasi penjualan kembali kepada pedagang atau produsen makanan.

Bima pun menyempatkan diri berbincang dengan para pembeli minyak goreng yang rata-rata adalah pedagang di warung, toko hingga produsen makanan kering.

PD. Taman Cimanggu mewajibkan pembeli menyertakan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau boleh surat keterangan usaha bagi produsen makanan.

Baca Juga: Terima Minyak Goreng Curah 16 Ton, Jogja Segera Gelar Operasi di Pasar dan Kemantren

Hal itu karena pemilik depo minyak goreng itu Gunarso Rusly menyampaikan persyaratan itu sesuai dengan aturan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar tidak ada penyalahgunaan distribusi minyak goreng tersebut.