Pelajar yang Ikut Aksi BEM SI Tak Diberi Sanksi

SuaraBogor.id - Pelajar yang tertangkap mengikuti aksi massa yang digelar BEM SI di depan Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) kemarin tak akan mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah. Menurutnya, pelajar yang ikut demonstrasi, hanya akan diberi pembinaan.

"Kalau memang, ada pelajar Jakarta yang terlibat atau tertangkap karena demo, kami akan berikan pembinaan edukatif," kata Taga, Selasa (12/4/2022) dikutip dari Antara.

Taga mengatakan pembinaan itu sesuai Pergub Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

Baca Juga: DKI Jakarta PPKM Level 2, Terjadi Kenaikan Volume Kendaraan 5,5 Persen

Ia mengatakan pembinaan yang diberikan berupa pemahaman utuh tentang demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan pentingnya penyampaian pendapat di depan publik.

"Artinya kita mengedepankan itu," katanya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum bisa memastikan apakah ada pelajar Jakarta yang tertangkap saat demo 11 April 2022 dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan konfirmasi apabila ada pelajar asal Jakarta yang tertangkap.

"Sampai sekarang kami belum dapat info, tapi kami akan tunggu," ucapnya.

Lebih lanjut, Taga enggan mengomentari soal ancaman Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang mengikuti demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR.

Baca Juga: Pelaku Pengeroyok Ade Armando Dipastikan Bukan Mahasiswa, Polisi Masih Dalami Motifnya

"Intinya kalo dari Dinas Pendidikan tidak ada sanksi semacam itu," kata Taga.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demonstrasi mahasiswa.

"Saya kira itu nanti kami akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kami baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Anwar di Jakarta, Senin (11/4).

Anwar meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo di depan DPR.

"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.

Anwar pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang ditangkap pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.