SuaraBogor.id - Pelajar yang tertangkap mengikuti aksi massa yang digelar BEM SI di depan Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) kemarin tak akan mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah. Menurutnya, pelajar yang ikut demonstrasi, hanya akan diberi pembinaan.
"Kalau memang, ada pelajar Jakarta yang terlibat atau tertangkap karena demo, kami akan berikan pembinaan edukatif," kata Taga, Selasa (12/4/2022) dikutip dari Antara.
Taga mengatakan pembinaan itu sesuai Pergub Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.
Ia mengatakan pembinaan yang diberikan berupa pemahaman utuh tentang demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan pentingnya penyampaian pendapat di depan publik.
"Artinya kita mengedepankan itu," katanya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum bisa memastikan apakah ada pelajar Jakarta yang tertangkap saat demo 11 April 2022 dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan konfirmasi apabila ada pelajar asal Jakarta yang tertangkap.
"Sampai sekarang kami belum dapat info, tapi kami akan tunggu," ucapnya.
Lebih lanjut, Taga enggan mengomentari soal ancaman Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang mengikuti demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR.
Baca Juga: DKI Jakarta PPKM Level 2, Terjadi Kenaikan Volume Kendaraan 5,5 Persen
"Intinya kalo dari Dinas Pendidikan tidak ada sanksi semacam itu," kata Taga.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demonstrasi mahasiswa.
"Saya kira itu nanti kami akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kami baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Anwar di Jakarta, Senin (11/4).
Anwar meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo di depan DPR.
"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.
Anwar pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang ditangkap pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
Educatopia Expo 2026 Hadir di Mojokerto, Jadi Ruang Eksplorasi Pendidikan dan Minat Generasi Muda
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Jumat Kelabu di Bogor Selatan, Longsor Bonggol Bambu Timbun 2 Balita
-
Damkar Ciomas Bawa Mobil Tempur Cuma Buat Isi Kolam Renang Bocah yang Nangis Kejer
-
Damkar Bogor Gandeng Media Jadi Jembatan Edukasi Tanggap Bencana dan Bahaya Kebakaran
-
3 Rekomendasi Botol Minum Sepeda Terbaik 2026, Harga Mulai Rp50 Ribuan
-
BRI Salurkan Bonus dan Literasi Keuangan untuk Atlet SEA Games 2025