SuaraBogor.id - Pemerintah Pusat didesak untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru di wilayah Jawa Barat.
Desakan itu berasal dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Oleh Soleh.
Menurut Oleh, pemekaran wilayah baru ini sangat urgen dan perlu lekas diberikan untuk wilayah Jabar. Jika moratorium terus diberlakukab, maka dikatakannya akan terjadi ketimpangan di Kabupaten dan Kota di Jabar.
"Bupati/Wali Kota idealnya hanya melayani 700 ribu-1 juta orang. Tapi yang terjadi di Jabar adalah satu Bupati/Wali Kota melayani 3-6 juta penduduk. Kalau dibandingkan, satu Kabupaten/Kota di Jabar jumlah penduduknya itu melebihi satu daerah yang berada di luar Jawa," ujar Oleh, Senin (25/4/2022).
Kata Oleh, pamareter pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini basisnya adalah hal yang sama dengan daerah lain.
Mestinya, lanjut dia, variabel jumlah penduduk perlu diperhatikan. Karena dengan begitu, hal tersebut dirasakannya bisa sangat jomplang.
Oleh memberikan contoh, Dana Desa misalnya, di Jabar ada 27 Kabupaten/Kota dengan penduduknya 50 juta, di Jateng ada Kabupaten/Kota kurang lebih 35 kabupaten dan kota, penduduknya hanya 28 juta. Maka, Jabar ketinggalan sekira Rp 2-5 triliyun.
Baca Juga: Tinjau Jalur Selatan Jabar, Wakapolri Sebut Mudik Lebih Awal Terasa di Garut
"Oleh karena itu tidak boleh terus menerus dibiarkan, karena pada dasarnya adalah pembangunan yang kita laksanakan itu bukan majunya bukan canggihnya, tetapi bagaimana hak-hak dasar masyarakat terlayani dengan baik," ungkapnya.
Tak hanya itu, akibat tidak meratanya pembangunan, Oleh merasakan bahwa pembagian formulasi soal pola asuh bagi masyarakat tidakberjalan dengan baik, karena fasilitasnya pun tidak ideal dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
"Pelayanan dasar seperti kesehatan. Satu kecamatan di Jawa Barat mengurusi lebih dari satu juta orang, Provinsi lain RSUD tipe D hanya melayani 100 atau 200 orang. Pemekaran sangat diperlukan," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkannya, Pemprov Jabar telah mengusulkan 16 pemekaran Kabupaten dan Kota.
Namun, dari jumlah itu baru sebanyak sembilan daerah dikatakan Oleh, telah masuk daftar Biro Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri.
"Katanya di atas 20 daerah yang sudah memenuhi persyaratan, kemudian disepakati antara eksekutif dan legislatif itu baru enam, besok tanggal 28 itu tiga menyusul," katanya.
Apabila dalam beberapa tahun ke depan moratorium masih belum bisa dicabut juga, menurut Oleh, Pemerintah Pusat harus memberikan dukungan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi budgeting pada wilayah Jabar.
"Salah satu contoh hak-hak dasar, belum ada Hasan Sadikin-Hasan Sadikin lain sebagai rumah sakit rujukan Nasional. Kalau penduduk Jabar ada 50 juta, maka bikinlah minimal 10 rumah sakit tipe Hasan Sadikin di wilayah Jabar," tutupnya.
Berita Terkait
-
Lucky Hakim Sebut Indramayu Daerah Termiskin & Bupatinya Terkaya di Jabar, Cek Faktanya
-
Ayah Rozak Buka Peluang Untuk Dedi Mulyadi Bisa Dekati Ayu Ting Ting: Nanti Jadi Gubernur
-
Lempar Pantun Saat Rapat DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad Tuai Kritik Menohok
-
Riwayat Pendidikan Nisya Ahmad, Kemampuannya Jadi Anggota DPRD Diragukan Saat Sidang
-
Daerah Otonomi Baru, Upaya Jokowi Menjawab Persoalan Sosial di Tanah Papua
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Pemkab Bogor Luncurkan Sistem "Si Aktif Bogor" untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan
-
Diduga Ketahuan Selingkuh, Candra Kusuma Langsung Datang ke Istri Pertama di Surabaya
-
Mau Ikut BRI Fellowship Journalism 2025 yang Didukung Penuh Dewan Pers? Cek Syaratnya!
-
BRI Fokus pada Keamanan Data Nasabah, Salah Satunya dengan Operasikan Security Operation Center
-
Pesta Rakyat ala Dedie-Jenal, Warga Bogor Banjiri Lapangan Mulyaharja