SuaraBogor.id - Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam meminta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengurus proses pemekaran atau DOB wilayah Kabupaten Bogor Barat.
Menurutnya, Kabupaten Bogor adalah wilayah penyangga ibu kota DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa, Namun hingga saat ini masih jauh panggang dari api terhadap pelayanan publik.
Bukan menjadi rahasia, mengingat luas wilayah Kabupaten Bogor yang begitu besar mencangkup 40 Kecamatan dan 416 desa dan 19 kelurahan.
"Menurut saya sudah saatnya Kabupaten Bogor Barat mekar, sebab Pemkab Bogor saat ini dinilai kewalahan meberikan pelayanan kepada masyarakat yang begitu banyak dan luas," katanya kepada Suarabogor.id dalam pesan tertulis, Senin (23/5/2022).
Jika dianalisa dari sisi demografi dan geografis, kata dia, Kabupaten Bogor semestinya sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten atau kota, sehingga pelayanan bisa optimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
"Ini yang harus segera dipikirkan pemerintah pusat," imbuhnya.
Bahkan dia menjelaskan, potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor Barat sangat besar dan bervariasi, mulai dari potensi tambang mineral sampai industri.
"Sedikitnya ada 2500 lebih pabrik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor salah satunya terletak di Bogor Barat," jelasnya.
"Bogor bagian barat contohnya adalah wilayah yang cukup terisolir untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah kabupaten, selain memang sangat jauh kepusat pemerintahan juga infrastruktur yang belum memadai sebagai bentuk pelayanan yang prima," sambungnya.
Potensi Bogor bagian barat juga sangat potensial sumberdaya manusia yang cukup banyak, dan masuk pada wilayah industri serta penuh dengan potensi tambang, perkebunan dan pariwisata.
"Jika dimekarkan menjadi kabupaten baru secara analisa baik dari syarat pemekaran sebuah kabupaten maupun potensi sumber daya, Bogor Barat bisa menghidupkan diri sendiri dan mampu memberikan pelayanan prima untuk masyarakatnya," jelasnya lagi.
Tarik menarik kepentingan dalam proses pemekaran kadang membuat geram publik, kata dia, kadang pemekaran wilayah adu kuat 'bohir' agar mulus bahkan masuk juga kepentingan politik dalam hitung hitungan basis pemilih partai supaya hitungan kursinya pas.
"Disinilah pentingnya analisa yang jernih dalam melakukan pemekaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, hakekatnya pemerintah daerah adalah pelayan bagi publik dalam menunjang aneka kepentingan masyarakat dalam proses berbangsa serta jaminan hidup yang layak dan sejahtera," tukasnya.
Sekedar informasi, diketahui, berkas untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan tinggal di sepakati oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Ojo Kesusu ke Pendukungnya di Rakernas Projo, Ali Mochtar Ngabalin: Istilahnya Belanda Masih Jauh
-
Klasemen Akhir SEA Games 2021: Indonesia Tiga Besar, Vietnam Juara Umum
-
Panggil Empat Saksi, KPK Temukan Fakta Baru di Kasus Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin
-
Fakta Baru! KPK Usut Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor yang Mengerjakan Proyek Pemkab Bogor
-
Uu Ruzhanul Ulum Beberkan Alasan Tunjuk Dani Ramdan Sebagai Pejabat Bupati Bekasi
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
Terkini
-
1.402 Mahasiswa Baru UIKA Bogor Resmi Dilantik, Wakil Bupati Beri Kejutan Dua Laptop
-
DPRD Kota Bogor Dorong Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2026
-
IPB University dan BRIN Luncurkan Innobridge, Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung