SuaraBogor.id - Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam meminta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengurus proses pemekaran atau DOB wilayah Kabupaten Bogor Barat.
Menurutnya, Kabupaten Bogor adalah wilayah penyangga ibu kota DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa, Namun hingga saat ini masih jauh panggang dari api terhadap pelayanan publik.
Bukan menjadi rahasia, mengingat luas wilayah Kabupaten Bogor yang begitu besar mencangkup 40 Kecamatan dan 416 desa dan 19 kelurahan.
"Menurut saya sudah saatnya Kabupaten Bogor Barat mekar, sebab Pemkab Bogor saat ini dinilai kewalahan meberikan pelayanan kepada masyarakat yang begitu banyak dan luas," katanya kepada Suarabogor.id dalam pesan tertulis, Senin (23/5/2022).
Jika dianalisa dari sisi demografi dan geografis, kata dia, Kabupaten Bogor semestinya sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten atau kota, sehingga pelayanan bisa optimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
"Ini yang harus segera dipikirkan pemerintah pusat," imbuhnya.
Bahkan dia menjelaskan, potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor Barat sangat besar dan bervariasi, mulai dari potensi tambang mineral sampai industri.
"Sedikitnya ada 2500 lebih pabrik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor salah satunya terletak di Bogor Barat," jelasnya.
"Bogor bagian barat contohnya adalah wilayah yang cukup terisolir untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah kabupaten, selain memang sangat jauh kepusat pemerintahan juga infrastruktur yang belum memadai sebagai bentuk pelayanan yang prima," sambungnya.
Potensi Bogor bagian barat juga sangat potensial sumberdaya manusia yang cukup banyak, dan masuk pada wilayah industri serta penuh dengan potensi tambang, perkebunan dan pariwisata.
"Jika dimekarkan menjadi kabupaten baru secara analisa baik dari syarat pemekaran sebuah kabupaten maupun potensi sumber daya, Bogor Barat bisa menghidupkan diri sendiri dan mampu memberikan pelayanan prima untuk masyarakatnya," jelasnya lagi.
Tarik menarik kepentingan dalam proses pemekaran kadang membuat geram publik, kata dia, kadang pemekaran wilayah adu kuat 'bohir' agar mulus bahkan masuk juga kepentingan politik dalam hitung hitungan basis pemilih partai supaya hitungan kursinya pas.
"Disinilah pentingnya analisa yang jernih dalam melakukan pemekaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, hakekatnya pemerintah daerah adalah pelayan bagi publik dalam menunjang aneka kepentingan masyarakat dalam proses berbangsa serta jaminan hidup yang layak dan sejahtera," tukasnya.
Sekedar informasi, diketahui, berkas untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan tinggal di sepakati oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Ojo Kesusu ke Pendukungnya di Rakernas Projo, Ali Mochtar Ngabalin: Istilahnya Belanda Masih Jauh
-
Klasemen Akhir SEA Games 2021: Indonesia Tiga Besar, Vietnam Juara Umum
-
Panggil Empat Saksi, KPK Temukan Fakta Baru di Kasus Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin
-
Fakta Baru! KPK Usut Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor yang Mengerjakan Proyek Pemkab Bogor
-
Uu Ruzhanul Ulum Beberkan Alasan Tunjuk Dani Ramdan Sebagai Pejabat Bupati Bekasi
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara
-
Polisi Kedapatan Pakai Vape di Bogor Bisa Dilaporkan, Ini Cara Aduannya
-
Jalan Trase Batutulis Bogor Kini Beroperasi Penuh 24 Jam
-
Penuhi Panggilan KPK, Jaro Ade Diperiksa soal Kasus Upah Pungut di Bogor
-
Sudah Tunjukkan ID Card Tapi Tetap Diamankan, Jurnalis di Bogor Sempat Diminta Hapus Video