SuaraBogor.id - Pengamat Kebijakan Publik Bogor, Yusfitriadi menilai pemanfaatan sisa masa jabatan untuk melakukan rotasi dan mutasi oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan berpotensi masuk dugaan menyalahgunakan kekuasaan.
Ia menyebut, hasrat politik Iwan Setiawan besar untuk mempertahankan kekuasaan politiknya di Kabupaten Bogor.
"Jabatan definitif Bupati iwan setiawan tersebut saya melihatnya lebih pada orientasi penataan support system untuk kepentingan orientasi politik dia sendiri terlebih dalam konteks kepartaian karena dia ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor," kata Yus beberapa waktu lalu.
Jika rotasi dan mutasi dilakukan, Yus bisa memastikan bahwa Iwan tengah berencana untuk mempertahankan "kerajaan" politiknya.
Setidaknya menempatkan orang-orang dekatnya di dalam lingkaran Pemkab Bogor meskipun nanti dia tak lagi menjabat.
Namun Yus menilai akan ada dampak cukup buruk jika Iwan memaksakan untuk melakukan reshuffle di sisa masa jabatannya yang tak lebih dari empat bulan ini.
Dampak paling buruk, kata dia, adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sama yang bisa dilakukan oleh pejabat eselon dua yang ditunjuk Iwan dari hasil reshuffle tersebut.
"Karena bagi saya yang namanya reshuffle atau mutasi harus ada proses tahapan baik administratif maupun substantif. Jika tahapan ini digunakan, maka keburu habis masa jabatan bupati tersebut. Namun jika reshuffle dan mutasi tanpa ada sebuah proses, termasuk proses evaluasi, maka sudah bisa dipastikan untuk kepentingan politik. Dan dampak buruknya penyalahgunaan kekuasaan," tegas Yus.
Sebelumnya, Bupati Bogor, Iwan Setiawan merotasi dan mutasi 61 pejabat esselon II hingga IV di 19 hari terakhir menjabat sebagai kepala daerah.
Iwan menyampaikan, rotasi dan mutasi pejabat itu merupakan yang terkahir setelah beberapa melakukan pelantikan usai ditetapkan menjadi Bupati definitif.
Ia menyadari bahwa tidak sedikit para ASN yang kecewa terhadap keputusannya untuk merotasi jabatan mereka. Namun, kata Iwan, para ASN harus menerima tugas yang diberikan.
"Saya juga paham dalam sirkulasi ini pasti ada yang puas dan tidak, ini sebetulnya adalah tour of duty. Dimana pun kapan pun, sesuai aturan harus siap," papar dia.
"Kayanya ga ada (pelantikan lagi), ini terkahir. Mungkin ada yang kepala sekolah, kalau kepala sekolah kan beda dengan struktural," lanjut dia.
Pejabat yang dilantik hari ini salah satunya yakni Icang Aliudin yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Parungpanjang. Icang kini ditugaskan menjadi Camat Rumpin.
Iwan menilai, pemindahan Icang dari Parungpanjang ke Rumpin bukan karena desakan warga Parungpanjang yang protes atas kinerja dia.
Berita Terkait
-
Bima Arya Dapat Rapor Merah Satu Dekade Sebagai Wali Kota, Pemuda Bogor: Kebanyakan Pansos dan Klaim Sudah Berhasil
-
Polemik Truk Tambang Semakin Runyam, Bupati Bogor Copot Icang Aliudin dari Jabatan Camat Parungpanjang
-
Bupati Bogor Curhat Tidak Dibantu TNI-Polri Untuk Selesaikan Konflik di Parungpanjang
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Ketua DPRD Kota Bogor Hadir Meriahkan HJB ke 544 dengan Gowes Bareng Bogor Hujan Onthel
-
Kabar Baik Bagi Warga Bogor! Lebih dari 1.000 Rumah Layak Bakal Dibangun Lewat Aspirasi Gerindra
-
Diresmikan Presiden Prabowo, Tiga Ruas Jalan Inpres di Kabupaten Bogor Rampung Diperbaiki
-
Tembus Rest Area Puncak, Ini Rute Kereta Api yang Sedang Dikaji Pemkab Bogor
-
Guna Hemat Anggaran, Pemkab Bogor Resmi Setop Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas