Solusi Macet Ciomas! Jalan Laladon Bakal Dilebarkan 3 Meter

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat mengatasi kemacetan di kawasan Ciomas. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengumumkan rencana pelebaran Jalan Laladon hingga tiga meter sepanjang satu kilometer yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 mendatang.

Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp5 miliar ini difokuskan mulai dari area Terminal Laladon. Rudy memastikan proses pengerjaan tidak memerlukan pembebasan lahan sehingga bisa langsung memaksimalkan ruang yang ada.

"Total anggarannya kurang lebih Rp5 miliar karena tidak ada pembebasan lahan. Kita melebarkan maksimal sekitar tiga meter," ujar Rudy saat meninjau UPT IV Dinas Perikanan dan Peternakan di Laladon, Rabu.

Ia menjelaskan lebar jalan saat ini sekitar 5,8 meter sehingga dengan penambahan tiga meter diharapkan kapasitas jalan meningkat dan arus kendaraan menjadi lebih lancar.

Menurut dia, kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut kerap terjadi pada pagi hari ketika masyarakat berangkat bekerja dan anak-anak menuju sekolah, serta semakin meningkat pada sore hari.

Rudy mengungkapkan, sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga pembangunan dapat dilakukan tanpa harus membebaskan seluruh lahan.

Beberapa aset tersebut berada di kawasan Terminal Laladon hingga instalasi karantina ikan dan UPT IV Dinas Perikanan dan Peternakan.

"Setelah kita pastikan, ternyata ada beberapa lahan yang tidak perlu dibebaskan karena merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor," ujarnya.

Meski demikian, Rudy menyebut masih terdapat kebutuhan lahan di sekitar Pondok Pesantren Ibnu Aqil sehingga pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan pengelola pesantren untuk membahas kemungkinan pemanfaatannya.

Baca Juga: Balai Karantina Resmi Hadir di Laladon, Ekspor Ikan Hias Bogor Makin Mudah

Ia mengatakan, pelebaran jalan tersebut juga akan diintegrasikan dengan penataan Terminal Laladon dan Pasar Laladon sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Perumda Pasar Tohaga untuk menyiapkan penataan kawasan tersebut.

Menurut Rudy, penanganan kemacetan tidak cukup hanya dengan memperlebar jalan, tetapi juga membutuhkan pengaturan angkutan umum dan aktivitas kendaraan di sekitar terminal.

Setelah revitalisasi terminal dilakukan, pemerintah daerah berencana menyiapkan pos petugas Dinas Perhubungan agar pengawasan lalu lintas dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara terkait kemungkinan pengurangan jumlah angkutan kota, Rudy menegaskan, pemerintah daerah belum sampai pada tahap tersebut karena saat ini masih berfokus pada penyiapan infrastruktur.

"Kalau bicara pengurangan, kita belum sampai ke tahapan itu, tetapi kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya," kata Rudy.