Panas! Surat AHY Ngeluh Kudeta Ditolak, Demokrat Tuding Jokowi Cuci Tangan

SuaraBogor.id - Politikus Demokrat, Rachland Nashidik tuding Presiden Jokowi cuci tangan karena tolak surat keluhan AHY soal kudeta Partai Demokrat. Demokrat tuding Jokowi cuci tangan terkait kekisruhan yang terjadi di partai berlambang Mercy tersebut.

Isu Kudeta di Partai Demokrat itu saat ini gencar dilakukan lingkaran Presiden Joko Widodo yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Pihak Istana pun menolak, surat yang dilayangkan oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Rachland Nashidik mengatakan, seharusnya Presiden bisa menjadi jembatan terkait praktik pengambilalihan partai politik secara paksa itu salah.

Baca Juga: Andi Arief: Senior Tak Legowo Partai Dipimpin AHY, Itu Sisa Feodalisme

"Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah," kata Rachland Nashidik, dalam cuitan di Twitter pribadinya, dikutip Suarabogor.id Kamis (5/2/2021).

Ia menganggap, bahwa praktik pengambilalihan partai dulu pernah terjadi di partainya Presiden Joko Widodo yakni PDI Perjuangan.

"Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri," tegasnya.

Ia menilai juga, bahwa Jokowi memilih berlindung dibalik teka-teki tentang sikapnya tersebut.

Sebab, hal itu terlihat saat surat yang dilayangkan Agus Harimurti Yudhoyono ditolak pihak Istana Kepresidenan, karena menganggap bahwa itu adalah ranah pribadi Demokrat.

Baca Juga: Surat AHY Tak Dibalas Presiden, Dua Politisi Partai Demokrat Ini Geram

"Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya," ungkapnya lagi pada cuitan selanjutnya.

Sikap Jokowi yang ragu tentunya kata Rachland harus dijauhkan Presiden, ia menganggap hal ini pun tentu untuk menjaga kehormatan Istana.

"Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana," tukasnya.

Kontributor : Andi Ahmad Sulaendi