Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Senin, 08 Februari 2021 | 14:19 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Roy Suryo Notodiprojo. [Suara.com/Adhitya Himawan]

SuaraBogor.id - Politisi Demokrat Roy Suryo kritik Jokowi bikin istilah aneh COVID-19. Semisal PSBB, PPKM hingg yang terbaru herd immunity. Roy Suryo menilai istilah Presiden Jokowi itu bikin pusing.

Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam akun Twitternya. Roy Suryo pun minta Jokowi serius dan jujur dalam menyampaikan data COVID-19 di Indonesia.

"Ya, itu Pak @jokowi. Sudah sangat tegas, jelas Kritik & Masukan saya. Jangan banyak istilah2 PSBB, PPKM dsb, Apalagi ikut-ikut "Herd Immunity" yang tidak direkomendasikan WHO. Yang penting fokus, serius & jujur saja. Masyarakat sudah cerdas melawan COVID-19, jangan malah dibuat aneh-aneh lagi," kata Roy Suryo.

Terbitkan PPKM mikro dan Posko COVID

Baca Juga: Mantan Petinggi Kota Bandung Masuk Daftar Koruptor yang Positif Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Warga melintas di trotoar jalan Sudirman, Jakarta, Senin (14/9). [Suara.com/Oke Atmaja]

Instruksi tersebut ditandatangani oleh Tito Karnavian pada 5 Februari 2021, dengan secara khusus ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali.

"Diinstruksikan kepada gubernur dan bupati, wali kota untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19," kata Tito dalam Instruksi tersebut.

Pemberlakuan PPKM Mikro didasarkan pada kriteria zonasi pengendalian wilayah, yakni zona hijau (tidak ada kasus), zona kuning (1-5 kasus positif di satu RT), zona oranye (6-10 kasus positif di satu RT) dan zona merah (lebih dari 10 kasus positif di satu RT).

"Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan," tambahnya.

Baca Juga: Viral Uang Redenominasi Rp100 Berwajah Jokowi, Warna Merah dan Motif Batik

Selain itu, Instruksi Mendagri terkait PPKM Mikro juga lebih longgar dibandingkan PPKM sebelumnya yang berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada 11 Januari-8 Februari.

PPKM Mikro mengizinkan kegiatan makan dan minum di restoran serta kegiatan rohani di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas warga sebanyak 50 persen dan disertai penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Selain itu, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan kini berlaku hingga pukul 21.00 dengan disertai penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kegiatan konstruksi juga boleh berlangsung 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.

Load More