SuaraBogor.id - Pemberlakuan ganjil genap Bogor rugikan pengusaha, salah satunya berdampak kepada Hotel dan Restoran di Kota Bogor. PHRI Bogor meminta agar Pemkot Bogor melakukan evaluasi.
Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, PHRI berharap Pemkot Bogor juga memberi perhatian terhadap sektor ekonomi, termasuk pada usaha hotel. Karena itu, PHRI berharap kalau kebijakan ganjil genap bisa dievaluasi.
"Kalau memang karena penurunan kasus positifnnya berhasil, kita juga berharap ada perhatian lagi terhadap sektor ekonomi," katanya dikutip Suarabogor.id dari Ayobogor.com - media jaringan - Suara.com, Kamis (18/2/2021).
Harapan PHRI agar sektor ekonomi diberi perhatian antara lain, pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diterima Pemkot Bogor dari perhotelan setiap akhir pekan hilang saat penerapan ganjil genap.
Meskipun, penurunan PAD dari usaha hotel belum akan terasa bulan ini, melainkan bulan depan. Sehingga kebijakan ganjil genap diharapkan dievaluasi kembali.
Berdasarkan data PHRI Kota Bogor, terdapat penurunan okupansi hotel pada akhir pekan saat diterapkan ganjil genap.
Yuno mengatakan, dibandingkan akhir pekan sebelumnya, tingkat okupansi di hotel-hotel bintang 3 dan bintang 4 turun lebih dari 50 persen.
Selain itu, Yuno berharap pihak Pemkot Bogor mengundang PHRI terkait perpanjangan ganjil genap pada akhir pekan ini dengan perubahan waktu.
Nantinya, PHRI berencana untuk menyampaikan aspirasi pihak manajemen hotel.
Baca Juga: Ganjil Genap Bogor Berlaku Sabtu Minggu : Jam 9 Pagi Sampai 6 Sore
"Sejak awal rekan-rekan pengelola hotel dan restoran memang berharap, kalau bisa pencegahan kasus positif lebih masif ke daerah-darrah yang sebenarnya di luar kontrol," ungkapnya.
Meski demikian, Yuno menuturkan, pihak hotel masih berusaha kreatif mencari solusi mandiri. Misalnya, membuat promo ganjil genap sesuai dengan tanggal ganjil genap.
Berita Terkait
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Setahun Berjalan, Prof Nuh Soroti Dua Aspek Utama dalam Evaluasi Sekolah Rakyat
-
KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi Total
-
Buntut Sengketa THR 2026, Ombudsman Evaluasi Maladministrasi di 11 Provinsi
-
Dihajar China, Timnas Indonesia U-17 Perlu Evaluasi Menyeluruh?
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Stok Melimpah 640 Ribu Blanko, Cetak e-KTP di Kabupaten Bogor Tak Perlu Antre Lama
-
6 Fakta Tawuran 400 Anggota Gangster di Cibinong, Hingga Rudy Susmanto Turun Tangan Jam 3 Pagi
-
Revaldo Kembali Tergiur Narkoba Setelah Bertemu Pemasok di Bogor
-
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor
-
Niat Ikut Demo di DPR, 5 Pelajar Asal Sukabumi Malah Dicegat Polisi di Stasiun Bogor