Ridwan Kamil Calon Ketua Umum Partai Demokrat? Petinggi PD Jabar Bicara

SuaraBogor.id - Ada isu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil calon Ketua Umum Partai Demokrat. Isu ini muncul di tengah polemik Kudeta Partai Demokrat.

Perlu diketahui, Ridwan Kamil diwacanakan akan menjadi salah satu kandidat ketum melalui kongres luar biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya pun angkat bicara. Menurut dia, Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik itu.

Bahkan, Asep menganggap, para politisi yang mengeklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat itu kini semakin kerasukan.

Baca Juga: Prahara Kudeta Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Ingin Nyapres di 2024

"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya?" ujar Asep kepada wartawan, Rabu (2/3/2021) lalu.

Asep yakin itu didasari pernyataan Ridwan Kamil sendiri yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, kata Asep, Ridwan Kamil pun tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.

"Saya dengar Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di fait accompli. Jadi, insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," katanya.

Asep mengatakan, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC sebagai hal yang mengada-ada.

"Weleh, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya," kata Asep seraya mengatakan, jangan-jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal.

Baca Juga: Tanggapi Gugatan Para Mantan Kader, Partai Demokrat: Jangan Baper!

Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat.

Yakni, adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan majelis tinggi partai (MTP).

"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," paparnya.

Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.

"Kenapa jadi gerombolan liar? Karena, ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya," katanya.

Menurutnya, bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB.