SuaraBogor.id - Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu membuat perhatian publik. Bahkan Rocky Gerung pun turut mengomentari Jokowi berencana membuat BRIN tersebut.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia pada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpahamkan ideologi fasisme.
Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang menjadi cita-cita ideologinya.
"Ini kalau udah begini, saya ingat proyek Hitler," ujarnya dalam wawancara bersama Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Senin, (12/4/2021) dilansir dari Terkini.id - jaringan Suara.com..
"Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasil proyek U-Gen, gen baru yang dianggap lebih mulia, tuh," lanjutnya.
Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Hal yang sama juga berlaku sekarang, tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman, tuh," ujarnya.
Baca Juga: Balas Budi Jadi Alasan Jokowi Sematkan Nama Pangeran UEA di Tol Japek
"Nah kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis, memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di Partai Politik," sambungnya.
Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang.
"Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan. Nah pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi," paparnya.
Berita Terkait
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK
-
Bantah Jokowi soal Inisiatif Revisi UU KPK, Wakil Ketua DPR: Kita Tak Bisa Jalan Tanpa Supres!
-
Jokowi Setuju UU KPK Lama, Pengamat: Sikap Politisi yang Cari Aman!
-
5 Fakta Heboh Rumah Jokowi Dilabeli 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
Terkini
-
Doa Niat Puasa dan Buka Puasa Ramadan Lengkap dengan Maknanya
-
Dari Porak-Poranda Menjadi Lebih Hijau, Bupati Bogor Tanam Pohon di Pakansari
-
4 Rekomendasi Tempat Ngabuburit Asyik dan Spot Takjil Hits di Sentul Bogor
-
4 Rekomendasi Tempat Ngabuburit Asyik dan Spot Takjil di Kota Bogor, Cocok Buat Milenial dan Gen Z
-
Jadwal Imsakiyah Bogor 18 Februari 2026 Khusus Warga Muhammadiyah