SuaraBogor.id - Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu membuat perhatian publik. Bahkan Rocky Gerung pun turut mengomentari Jokowi berencana membuat BRIN tersebut.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia pada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpahamkan ideologi fasisme.
Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang menjadi cita-cita ideologinya.
"Ini kalau udah begini, saya ingat proyek Hitler," ujarnya dalam wawancara bersama Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Senin, (12/4/2021) dilansir dari Terkini.id - jaringan Suara.com..
"Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasil proyek U-Gen, gen baru yang dianggap lebih mulia, tuh," lanjutnya.
Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Hal yang sama juga berlaku sekarang, tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman, tuh," ujarnya.
Baca Juga: Balas Budi Jadi Alasan Jokowi Sematkan Nama Pangeran UEA di Tol Japek
"Nah kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis, memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di Partai Politik," sambungnya.
Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang.
"Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan. Nah pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi," paparnya.
Berita Terkait
-
Punya Potensi Air Hujan Besar: Mengapa Semarang Hanya Bisa Manfaatkan 27 Persen?
-
Kemarahan Publik Tak Hanya Soal Prabowo, tapi Akumulasi Masalah 10 Tahun Era Jokowi
-
Said Didu Prediksi Masa Jabatan Prabowo Hanya 2 Tahun, Singgung Adanya Skenario 'Kudeta Senyap'
-
Pengamat Sebut 2029 Jadi Penentu Nasib Dinasti Politik Jokowi: Kalau PSI Gagal, Wassalam!
-
Gibran Tidak Lagi Otomatis Jadi Pilihan? Prabowo Disebut Mulai Berhitung untuk 2029
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Hery Gunardi Raih Best CEO, BRI Group Bawa Pulang Enam Penghargaan Internasional
-
Dorong Efisiensi Bisnis, BRI Perbarui Qlola dengan Tampilan yang Lebih Intuitif
-
BRI Siap Jadikan Potensi Emas Indonesia Kekuatan Ekonomi Nasional
-
KPK Buka Suara, Tegaskan Tak Ada Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Bogor
-
Isu OTT Pejabat Pemkab Bogor Merebak, Sekda: Kami Masih Pantau Perkembangan