SuaraBogor.id - Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu membuat perhatian publik. Bahkan Rocky Gerung pun turut mengomentari Jokowi berencana membuat BRIN tersebut.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia pada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpahamkan ideologi fasisme.
Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang menjadi cita-cita ideologinya.
"Ini kalau udah begini, saya ingat proyek Hitler," ujarnya dalam wawancara bersama Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Senin, (12/4/2021) dilansir dari Terkini.id - jaringan Suara.com..
"Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasil proyek U-Gen, gen baru yang dianggap lebih mulia, tuh," lanjutnya.
Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Hal yang sama juga berlaku sekarang, tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman, tuh," ujarnya.
Baca Juga: Balas Budi Jadi Alasan Jokowi Sematkan Nama Pangeran UEA di Tol Japek
"Nah kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis, memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di Partai Politik," sambungnya.
Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang.
"Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan. Nah pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi," paparnya.
Berita Terkait
-
Bendera One Piece di Hari Kemerdekaan: Antara Aksi Kreatif dan Tuduhan Makar
-
Roy Suryo Gandeng Dokter Tifa Berencana Rilis Buku 500 Halaman Bongkar Ijazah Palsu Jokowi
-
Silfester Matutina Bisa Berkeliaran karena Jaksa Acuhkan Vonis Hakim? Komjak Didesak Turun Tangan!
-
Kasus Relawan Jokowi Silfester Cederai Prinsip Kedudukan yang Sama di Mata Hukum
-
Sentil Orang yang Menyebut Prabowo Diatur Jokowi, Qodari: Baca Lagi Buku Miriam Budiardjo
Terpopuler
- Mbah Arifin Setia Tunggu Kekasih di Pinggir Jalan Sejak 70an Hingga Meninggal, Kini Dijadikan Mural
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Gibran Ditangkap Bareskrim Polri, Kronologi Jadi Tersangka dan Kasusnya
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
Pilihan
-
Analisis Pengamat: Kepala Daerah Pro-Jokowi Dukung Bendera One Piece, Sinyal Politik?
-
Aib Super League: Empat Klub Kompak Nunggak Gaji Rp 4,3 Miliar!
-
Jadwal Pekan 1 BRI Super League: Duel Panas dan Ambisi Tim Promosi
-
Fakta-fakta Emas Sungai Eufrat, Tanda Hari Kiamat Sudah Dekat?
-
Usul Ditolak, Suara Dibungkam, Kritik Dilarang, Suporter Manchester United: Satu Kata, Lawan!
Terkini
-
Bau Busuk dari Sumur Ungkap Misteri Hilangnya Wanita di Ciseeng, Ditemukan Tewas Setelah 3 Hari
-
Belajar dari Kasus Artha Gading, Ini Modus Pencurian Wanita Hermes Wajib Diwaspadai Pemilik Toko
-
Bukan Pemain Baru! Pencuri Berlian di Artha Gading Ternyata Pernah Tertangkap di Bogor
-
Sembako Murah, Urus KTP dan Izin di Satu Tempat: Pemkab Bogor Gelar Pesta Rakyat Sebulan Penuh
-
Ribuan Korban Bencana di Bogor Masih Menanti, DPRD Desak Percepatan Pembangunan 1.600 Huntap di 2026