SuaraBogor.id - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Gandara Budiana, membatah adanya dugaan korupsi yang diungkapkan oleh anggotanya bernama Sandi di media sosial.
Gandara Budiana mengatakan, terkait adanya dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok itu tidak benar.
"Tidak benar itu," ucap Gandara pada Rabu (14/4/2021).
Dugaan korupsi mencuat di publik ini persoalan pengadaan sepatu seharga Rp 850 ribu dan diduga tidak sesuai standar, yang diungkapkan Sandi adalah sepatu pakaian dinas lengkap (PDL).
Selain sepatu, Sandi juga mempersoalkan adanya potongan honor petugas non PNS di Damkar Kota Depok
“Iya kan itu, PDL itu berbeda dengan sepatu safety boots yang penggunaan di lapangan. Kalau pemadaman itu kan harus lengkap dari mulai helm, tahan panas, sepatunya safety sesuai standar yaitu harvik. Kalau Itu kan yang diperlihatkan oleh dia itu kan PDL tahun 2019," jelasnya.
"Uang Rp 200ribu yang dimaksud untuk memang untuk pembayaran BPJS. Karena ada sebagian persen yang memang dibebankan pada yang bersangkutan sendiri. Pembayaran dilakukan secara kolektif dan tidak benar ada pemotongan honor, " sambungnya.
Kewajiban pembayaran BPJS dibebankan pada diri sendiri dan perusahaan. Gandara menuturkan, pembayaran BPJS ada yang dianggarkan oleh pemberi kerja.
“Dan aturan memang begitu ada tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen pekerja itu sendiri. Iya (ditanggung pemerintah dan ada berapa persen yang ditanggung pribadi),” katanya.
Baca Juga: APBN Bisa Hemat Rp225 T, Ada 17 Produk Seharusnya Dibuat di Dalam Negeri
Ia juga membatah telah mengacam memecat Sandi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Depok.
"Itu bohong, gak ada, "pungkasnya
Kontributor : Supriyadi
Tag
Berita Terkait
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Geledah Rumah Bupati Sukoharjo, KPK Amankan Uang Hingga Perhiasan
-
Ada Isu Mark Up Pikap Kopdes Merah Putih, Purbaya Ogah Cairkan Anggaran Sebelum Audit
-
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tak Ada Alasan Lanjutkan Program MBG
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Proyek PSEL Kayumanis Terancam Cacat Hukum, DPRD Kota Bogor Ingatkan Pemkot Jangan Asal Tabrak Perda
-
Jamin Jalur Wisata Bersih Bangunan Liar, Pemkab Cianjur Minta Pedagang Tunggu Kajian Relokasi
-
Mahfud MD Soroti Prosedur Cacat KUHAP Kasus Eks Jampidsus, KPK Pilih Merespons Hati-hati
-
Kali Baru Cibinong Lumpuh Total! 60 Truk Dikerahkan Angkut Ratusan Ton Sampah
-
Setara Sekolah Swasta Mahal Tapi Gratis, Pemkab Bogor Dongkrak Kapasitas Sekolah Rakyat Jasinga