Sayaga Wisata Berbenah: Tak Ada Lagi Titipan, Rekrutmen Direksi Kini Libatkan Pihak Eksternal

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menunjukkan keseriusan dalam penguatan tata kelola BUMD menyusul pengunduran diri sejumlah direksi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu, 25 Februari 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan proses rekrutmen direksi ke depan akan dilakukan secara terbuka dan profesional.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi PT Sayaga Wisata, BUMD pariwisata Bogor, yang kini hanya menyisakan satu direksi aktif dari sebelumnya tiga orang.

Satu direksi mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilu yakni Ivan Fadilla, sementara satu direksi lainnya Supriadi Jufri resmi mundur setelah dipercaya menjabat sebagai Direktur Operasional di perusahaan BUMN.

Bupati Rudy Susmanto menegaskan, direksi yang mundur wajib melakukan serah terima laporan serta program kerja yang sedang berjalan agar pejabat baru tidak memulai dari nol.

"Kami menyetujui pengunduran dirinya dengan beberapa catatan, catatannya adalah harus ada serah terima pelaporan yang sudah berjalan," kata Rudy Susmanto.

Sebagai langkah pembenahan, Pemkab Bogor akan segera membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengisi kekosongan jabatan direksi.

"Proses pendaftaran akan dibuka secara umum dan dilakukan secara transparan. Syarat untuk pencalonan, hari ini kita akan tetapkan panitia seleksi. Semua harus terbuka. Pendaftaran dibuka secara umum, nanti kalau calon-calonnya sudah mendaftar, di situ kami baru bisa melihat secara langsung," ungkap Rudy.

Pansel rencananya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta perwakilan perbankan guna memastikan proses berjalan objektif. Seleksi akan berbasis kompetensi dan inovasi sesuai kebutuhan masing-masing BUMD.

Baca Juga: Pastikan Jalur Mudik Lebaran 2026 Aman, Pemkab Bogor Keroyok Perbaikan Jalan Parung-Kemang

"Pendaftaran belum dibuka. Kami baru akan menetapkan panitia seleksi. Panitia seleksinya siapa? Tadi kami minta silahkan dibahas bersama-sama karena ada perwakilan dari Provinsi Jawa Barat tadi, ada dari Bank BJB juga. Tentunya kami ingin objektif dan terbuka," jelas Rudy Susmanto.

Selain pembentukan pansel, Pemkab Bogor juga menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit seluruh BUMD sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transparansi.

"Tentunya hari ini kami membahas salah satunya adalah rencana kerja BUMD, rencana kerjanya tidak boleh normatif lagi harus berubah," pungkas Rudy Susmanto.