SuaraBogor.id - Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal banyak yang berangkat dari Cianjur, Jawa Barat. Hal itu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemkab Cianjur melibatkan aparatur desa dalam pendataan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Cianjur, yang akan bekerja keluar negeri, sebagai upaya mencegah pengiriman secara ilegal TKI.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi mengatakan, selama ini banyak tenaga kerja wanita yang berangkat secara ilegal menjadi korban kekerasan majikan.
Bahkan selama tahun 2021, enam orang TKI pulang dalam peti mati dan 60 orang lainnya mengalami penganiayaan.
"Ketika mereka berangkat secara ilegal, ketika di negara penempatan mengalami masalah, pihak KBRI kesulitan untuk memebrikan pendampingan. Sehingga banyak TKI asal Cianjur yang mengalami kekerasan saat bekerja, bahkan hingga meninggal sulit mendapat bantuan," katanya, dilansir dari Antara.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ungkap dia, dinas melakukan berbagai upaya antisipasi seperti PT yang selama ini menugaskan sponsor untuk merekrut calon TKI, ke depan calon pekerja secara mandiri mendaftarkan diri ke Disnakertrans setempat.
"Ini sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan akan mengatur alur keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang sebelumnya subjek menjadi objek di pasal 18 tahun 2018 sudah ada aturan skema tentang pemberangkatan TKI," katanya.
Selanjutnya tamba dia, pihak PT akan merekrut pekerja yang sudah terdaftar di Dinaskertans masing-masing, termasuk di Cianjur. Pihak desa akan dilibatkan untuk menginformasikan lowongan kerja di luar negeri serta melakukan pendataan terhadap yang akan berangkat.
"Skemanya pihak desa berkewajiban menginformasikan lowongan kerja di luar negeri pada warganya dan staff desa wajib mendata warganya yang sudah menjadi pekerja migran," katanya.
Baca Juga: Cegah Penyalur Ilegal di Jakarta, Wagub DKI Gandeng BP2MI Lindungi TKI
Sehingga dengan skema tersebut, dapat meminimalisir pekerja migran ilegal berangkat dari berbagai daerah termasuk Cianjur yang selama ini banyak mengirim TKI ke luar negeri baik secara formal maupun ilegal, sehingga yang ilegal perlu dihilangkan agar tidak lagi terjadi kasus penganiayaan terhadap TKI.
"Kasus kekerasan yang dilakukan majikan pada TKI didominasi tenaga kerja wanita, sebagian besar berangkat secara ilegal> Ini membuat keselamatan dan keamanan pribadinya semakin terancam, ketika terjadi kasus pihak KBRI tidak dapat melindungi karena tidak terdata," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
6 Fakta Video Dua WNI Ngaku Dijadikan 'Budak' dan Layani 450 Pria di Arab Saudi
-
Bupati Cianjur Wahyu Ferdian Bercita-cita Cepat Meninggal
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Viral Pelayanan Jutek di Puskesmas Cisarua, Ini Respons Pimpinan
-
4 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaik untuk Bapak-Bapak di Mei 2026
-
Dedi Mulyadi Ingin Kembalikan Kawasan Batutulis Bogor Jadi Area Hijau dan Sejarah
-
Ingatkan Bupati dan DPRD, KPK Turun Tangan Benahi Perencanaan Anggaran di Kabupaten Bogor
-
KPK Plototi Dana Pokir DPRD Kabupaten Bogor, Sekda: Jangan Sampai Bermasalah Hukum