Habib Rizieq Dapat Rekomendasi Dari Ahmad Heryawan Terkait Lahan PTPN

SuaraBogor.id - Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku mendapatkan rekomendasi lahan di Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat dari beberapa pejabat di tingkat kecamatan hingga Gubernur.

Menurut Habib Rizieq, dirinya mendapatkan rekomendasi dari Ahmad Heryawan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dari PKS.

Tak hanya itu saja, nama Rachmat Yasin merupakan mantan bupati Bogor juga turut memberikan izin untuk dibagunnya ponpes Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung Bogor.

Seperti diketahui, PTPN VIII sebelumnya menggugat Habib Rizieq karena menggarap lahan tersebut tanpa meminta izin. PTPN memintal lahan tersebut dikembalikan.

Dalam sidang kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung kemarin, Habib Rizieq Shihab yang duduk sebagai terdakwa menyatakan pembangunan pondok pesantren Agrokultural Markaz Syariah telah mendapatkan izin pejabat setempat.

Ketika itu, menurut Rizieq, Ahmad Heryawan, Politikus Partai PKS menjadi Gubernur Jawa Barat dan Rahmat Yasin selaku Bupati Bogor.

Dalam sidang yang menghadirkan saksi atas kasus kerumunan Megamendung, Camat Megamendung Hendi Rismawan mengatakan, belum pernah kedatangan tamu dari pondok pesantren milik Habib Rizieq Shihab terkait adanya peletakan batu pertama pondok pesantren.

"Saya mohon maaf pak Camat selama ini pihak pesantren belum silahturahmi ke Pak Camat," kata Habib Rizieq Shihab dilansir dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Selasa (20/4/2021).

Diketahui kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Megamendung tidak lain untuk melakukan peletakan batu pertama pondok pesantren Agrokultural Markaz Syariah. Dia menjelaskan pondok pesantren asuhannya ini berdiri sejak tahun 2013.

Baca Juga: Kota-kota Negara Luar Lockdown, Anies: Jangan sampai Terjadi di Jakarta

"Waktu itu pak Camat sudah menjabat apa belum," tanya Habib Rizieq Shihab.

"Belum, saya baru menjabat tanggal 19 bulan September tahun 2019," jawab Camat Megamendung.

Dikatakan Rizieq, lantaran tahun 2020 ketika itu masuk dalam situasi pandemi maka pihaknya belum dapat melakukan silaturahmi.

"Bapak bertugas di sana karena Pak Camat bertugas 2019 dan 2020 sudah pandemi, dan pihak pesantren sampai hari ini belum bisa bersilaturahmi ke Pak Camat, saya ingin sampaikan bukan pihak pesantren tidak punya etika, tapi memang situasi kondisi Anda baru jadi camat," katanya.

Menurut dia, pembangunan pondok pesantren Agrokultural Markaz Syariah sudah lebih dulu mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peletakan batu pertama yang merupakan acara internal tidak diperlukan izin.