SuaraBogor.id - Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari soal pelabelan teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dikritik oleh beberapa pihak seperti Veronica Koman.
Denny Siregar yang setuju dengan keputusan pemerintah membantah argumen-argumen Veronica.
Menurut Denny, label teroris kepada suatu kelompok tidak berarti bahwa seluruh suku dari mana kelompok itu berasal dilabeli teroris juga.
Ia memberi contoh vahwa pelabelan teroris kepada JAD sama sekali tidak mengarah pada suku tertentu.
Begitupun dengan pelabelan teroris kepada KKB Papua, bukan berarti seluruh masyarakat Papua dilabeli teroris.
"Label teroris buat anggota JAD itu bukan representasi suku tertentu. JAD adalah organisasi teroris," katanya di Twitter pada Senin, 3 Mei 2021.
"Catat, organisasinya yang teroris. Label teroris kepada KKB Papua bukan representasi orang Papua. Itu organisasinya yang dilabeli. Jangan mau dibodohi Veronica Koman dkknya," lanjutnya.
Seperti diketahui, Veronica Koman melalui cuitan-cuitannya menolak pelabelan teroris kepada KKB Papua sebab keputusan itu akan menghilangkan kemungkinan resolusi damai.
Bukan hanya itu, Veronica Koman juga menilai bahwa keputusan itu akan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga: Sindir Novel Baswedan, Denny Siregar Sebut Ada Kelompok Taliban
"Indonesia has just declared the West Papua National Liberation Army a terrorist organisation. Indonesia has just burnt the bridge to a peaceful resolution. Expect escalating armed conflict and human rights abuses," kata Veronica pada Kamis, 29 April 2021.
Veronica juga menilai bahwa pelabelan teroris itu akan mrembuat peng-Indonesia-an Papua semakin mustahil.
"OPM itu udah menjelma jadi ruh dan ideologi, bukan sekadar organisasi. Begini status Facebook temen-teman *sipil* Papua, juga banyak yang mulai pake gambar terakhir sebagai foto profil. Meng-Indonesia-kan Papua kini jadi makin mustahil," katanya.
Foto profil yang dimaksudkan Veronica adalah gambar bertuliskan "Saya Papua, saya OPM, saya bukan teroris, saya korban pelanggaran HAM oleh militer Indonesia."
Berita Terkait
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid
-
Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua
-
Brigjen Ade Safri Pastikan Distribusi Beras SPHP Aman hingga Pelosok Papua
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Miris! Guru SDN di Cibinong Diduga 'Lombakan' Uang Kas Siswa untuk Cepat Pulang
-
BRI 130 Tahun, Menjaga Warisan Kerakyatan dan Melaju dalam Transformasi Digital
-
Jadwal KRL Bogor-Jakarta 15 Desember 2025: Keberangkatan Awal hingga Kereta Terakhir
-
Modal 900 Ribuan! Ini Rekomendasi Sepeda Bapak-Bapak di Bawah Rp1 Juta yang Masih Layak Pakai
-
Bukan Sopir Tetap! Ini Pengakuan Kepala SPPG Utara Soal Mobil Maut Penabrak 18 Siswa dan Guru SD