SuaraBogor.id - Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari soal pelabelan teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dikritik oleh beberapa pihak seperti Veronica Koman.
Denny Siregar yang setuju dengan keputusan pemerintah membantah argumen-argumen Veronica.
Menurut Denny, label teroris kepada suatu kelompok tidak berarti bahwa seluruh suku dari mana kelompok itu berasal dilabeli teroris juga.
Ia memberi contoh vahwa pelabelan teroris kepada JAD sama sekali tidak mengarah pada suku tertentu.
Begitupun dengan pelabelan teroris kepada KKB Papua, bukan berarti seluruh masyarakat Papua dilabeli teroris.
"Label teroris buat anggota JAD itu bukan representasi suku tertentu. JAD adalah organisasi teroris," katanya di Twitter pada Senin, 3 Mei 2021.
"Catat, organisasinya yang teroris. Label teroris kepada KKB Papua bukan representasi orang Papua. Itu organisasinya yang dilabeli. Jangan mau dibodohi Veronica Koman dkknya," lanjutnya.
Seperti diketahui, Veronica Koman melalui cuitan-cuitannya menolak pelabelan teroris kepada KKB Papua sebab keputusan itu akan menghilangkan kemungkinan resolusi damai.
Bukan hanya itu, Veronica Koman juga menilai bahwa keputusan itu akan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga: Sindir Novel Baswedan, Denny Siregar Sebut Ada Kelompok Taliban
"Indonesia has just declared the West Papua National Liberation Army a terrorist organisation. Indonesia has just burnt the bridge to a peaceful resolution. Expect escalating armed conflict and human rights abuses," kata Veronica pada Kamis, 29 April 2021.
Veronica juga menilai bahwa pelabelan teroris itu akan mrembuat peng-Indonesia-an Papua semakin mustahil.
"OPM itu udah menjelma jadi ruh dan ideologi, bukan sekadar organisasi. Begini status Facebook temen-teman *sipil* Papua, juga banyak yang mulai pake gambar terakhir sebagai foto profil. Meng-Indonesia-kan Papua kini jadi makin mustahil," katanya.
Foto profil yang dimaksudkan Veronica adalah gambar bertuliskan "Saya Papua, saya OPM, saya bukan teroris, saya korban pelanggaran HAM oleh militer Indonesia."
Berita Terkait
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Demi Hemat Impor BBM Rp 520 Triliun?
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
Terkini
-
BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026
-
Kinerja Solid, BRI Bagikan Dividen Interim 2025
-
Warga Harapanjaya Dapat Banpang, Ketua IPSM Cibinong: Jangan Terlena Bansos, Harus Bangkit
-
Lebih dari 40 Titik Terdampak Bencana di Sumatra Dapat Sentuhan BRI Peduli
-
Avanza Ringsek Terjepit Truk di Jalan Raya Bogor, Sopir Sempat Mencoba Kabur