SuaraBogor.id - Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari soal pelabelan teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dikritik oleh beberapa pihak seperti Veronica Koman.
Denny Siregar yang setuju dengan keputusan pemerintah membantah argumen-argumen Veronica.
Menurut Denny, label teroris kepada suatu kelompok tidak berarti bahwa seluruh suku dari mana kelompok itu berasal dilabeli teroris juga.
Ia memberi contoh vahwa pelabelan teroris kepada JAD sama sekali tidak mengarah pada suku tertentu.
Begitupun dengan pelabelan teroris kepada KKB Papua, bukan berarti seluruh masyarakat Papua dilabeli teroris.
"Label teroris buat anggota JAD itu bukan representasi suku tertentu. JAD adalah organisasi teroris," katanya di Twitter pada Senin, 3 Mei 2021.
"Catat, organisasinya yang teroris. Label teroris kepada KKB Papua bukan representasi orang Papua. Itu organisasinya yang dilabeli. Jangan mau dibodohi Veronica Koman dkknya," lanjutnya.
Seperti diketahui, Veronica Koman melalui cuitan-cuitannya menolak pelabelan teroris kepada KKB Papua sebab keputusan itu akan menghilangkan kemungkinan resolusi damai.
Bukan hanya itu, Veronica Koman juga menilai bahwa keputusan itu akan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga: Sindir Novel Baswedan, Denny Siregar Sebut Ada Kelompok Taliban
"Indonesia has just declared the West Papua National Liberation Army a terrorist organisation. Indonesia has just burnt the bridge to a peaceful resolution. Expect escalating armed conflict and human rights abuses," kata Veronica pada Kamis, 29 April 2021.
Veronica juga menilai bahwa pelabelan teroris itu akan mrembuat peng-Indonesia-an Papua semakin mustahil.
"OPM itu udah menjelma jadi ruh dan ideologi, bukan sekadar organisasi. Begini status Facebook temen-teman *sipil* Papua, juga banyak yang mulai pake gambar terakhir sebagai foto profil. Meng-Indonesia-kan Papua kini jadi makin mustahil," katanya.
Foto profil yang dimaksudkan Veronica adalah gambar bertuliskan "Saya Papua, saya OPM, saya bukan teroris, saya korban pelanggaran HAM oleh militer Indonesia."
Berita Terkait
-
Percepat Pemerataan di Papua, PLN Listriki 128 Desa pada 2026 & Targetkan 199 Desa pada 2027
-
Mari Jaga Hutan Papua, Swasembada Energi atau Kedok Ekspansi Korporasi?
-
Papua Tengah Usulkan Dua Titik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wilayah 3T Jadi Prioritas
-
Sadis! ASN di Kabupaten Puncak Papua Ditikam hingga Pisau 40 Cm Masih Tertancap di Leher
-
MBG untuk Cegah Stunting: Dapur Menumpuk di Jawa, Papua Tetap Tertinggal?
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
-
Jokowi Pamer Ijazah di Depan Mukanya, Roy Suryo Ketawa Ngakak
-
Relawan Jokowi Padati PN Jaktim, Joget-Joget dan Bawa Poster Sindiran untuk Roy Suryo
-
Jokowi Bantah Roy Suryo di Sidang: Di Skripsi Saya Tak Ada Tulisan 'Tesis'
Terkini
-
Mensos Ungkap Lima Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat Dipecat, Termasuk Kepala Sekolah
-
Solusi Macet Ciomas! Jalan Laladon Bakal Dilebarkan 3 Meter
-
Balai Karantina Resmi Hadir di Laladon, Ekspor Ikan Hias Bogor Makin Mudah
-
Pengusutan Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Telisik SDM Summarecon Agung
-
Promo 11.11 Gadget Day Blibli Histeria, Intip Kelebihan iPhone 18 Pro Max yang Semakin Canggih!