Haji 2021 Gagal, Agen Haji di Depok Minta Ini ke Pemerintah

SuaraBogor.id - Pemberangkatan calon jamaah haji di Indonesia resmi dibatalkan pemerintah. Hal itu tentunya mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya Pemilik Patuna Tour & Travel di Depok.

Pemilik Patuna Tour & Travel di Depok Syam Resfiadi mengaku rugi hingga 20 miliar, kaitan pemberangkatan haji dibatalkan pemerintah pusat.

Salah satu agen haji yang mengalami kerugian cukup parah adalah Patuna Tour & Travel yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Kota Depok ini meminta kepada pemerintah agar protokol kesehatan terus diperketat.

“Kami jadi tidak ada pemasukan. 2 musim umroh dan 2 musim haji terlewat begitu saja. Sudah banyak juga pemilik agen yang sampai menjual aset, tanah bahkan perusahaannya untuk sekedar memberi makan keluarganya," ujar Syam ketika diwawancarai, Minggu (6/6/2021).

Meski begitu, Syam bersyukur atas ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pemberangkatan haji tahun 2021. Dengan begini, kata Syam, para jemaah dan agen haji langsung mendapat kepastian.

“Jadi kita tidak perlu lagi membicarakan kuota dan lain-lain di waktu yang singkat ini,” imbuhnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Sapuhi) ini, pemerintah memang perlu segera mengambil keputusan. Mengingat, pelaksaanaan ibadah haji tinggal satu bulan lagi.

“Tahun lalu, keputusan tidak ada haji diambil pada 20 Syawal, tahun ini di 22 Syawal atau kurang lebih sebulan dari pelaksanaan. Padahal normalnya, 6 bulan sebelum pelaksanaan kita sudah dapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi perihal haji di tahun berjalan," papar Syam.

Meski belum ada informasi resmi, Syam mendengar bahwa pemerintah Arab Saudi akan menetapkan kuota haji sebanyak 60.000 jemaah, dengan pembagian 15.000 untuk jemaah dalam negeri dan 45.000 untuk jemaah luar negeri.

Baca Juga: Heboh Video Ustaz Abdul Somad: Dana Haji Dipakai, Umat Islam Mengamuk!

Bila demikian, Syam merasa pemberangkatan haji tahun 2021 memang lebih baik dibatalkan, sebab kuota jemaah per agen pasti sedikit sekali. Ia khawatir, pemasukan dari tiap jemaah tidak akan cukup untuk biaya operasional.

“Biasanya, Indonesia mendapat kuota 5% dari total kuota luar negeri atau sekitar 2.250 jemaah kalau isunya benar. Kuota ini kan harus dibagi lagi antar provinsi di Indonesia. Paling kebagian beberapa puluh jemaah per provinsi, sementara di Depok saja ada seratusan agen haji. Masa mau dijatah 1 jemaah yang berangkat per agen?," paparnya.

Menurut perhitungannya, memberangkatkan jemaah dalam jumlah kecil tidak akan menguntungkan agen haji. Sebaliknya, justru berpotensi meningkatkan jumlah kerugian karena proses yang dilakukan akan sama saja berapapun jemaah yang diberangkatkan.

“Kalau tidak ada pemberangkatan, kami tidak ada pemasukan. Tapi, kalau Indonesia hanya dapat kuota di bawah 10.000, lalu memaksakan pemberangkatan jemaah haji. Itu sama dengan bunuh diri bagi agen-agen. Jadi seperti makan buah simalakama," kata Syam.

Karena itu, Syam mengimbau agar masyarakat dan jemaah calon haji dapat lebih bijak menyikapi pembatalan ini. Jangan egois, apalagi menutup mata terhadap nasib para agen.

“Pemerintah pun seharusnya lebih arif. Biarkan aktivitas berjalan seperti biasa. Buka semuanya, tapi perketat protokol kesehatan dan lengkapi sarana-prasarana di rumah sakit agar roda perekonomian kembali berputar dan anggaran pemerintah menjadi tepat guna. Tidak habis. dikorupsi," tukasnya.