DPRD Kritik Pedas Penanganan Covid-19 di Kota Depok

SuaraBogor.id - DPRD Depok kritik penanganan Covid-19 yang saat ini ditangani oleh Satgas Covid-19 Kota Depok. Kritik pedas dari wakil rakyat itu menanggapi adanya laporan pemuda down syndrome yang terlantar sampai meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 di Kecamatan Pancoran Mas, Depok beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI-P, Rudy Kurniawan sangat prihatin, proses penanganan Covid-19 yang dilakukan Satgas Covid-19 Depok.

“Saya sangat prihatin mendengarnya. Padahal sebagai wakil rakyat, saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) harus membuat terobosan. Jangan hanya terpaku pada langkah pemerintah pusat agar tidak terjadi hal seperti ini,” ungkap Rudy kepada SuaraBogor.id, Rabu (14/7/2021).

Rudy tidak bermaksud menyalahkan Pemkot atas peristiwa yang terjadi. Hanya saja, Dia melihat peristiwa ini merupakan gejala yang menandakan ada celah yang perlu dievaluasi dari strategi penanganan Covid-19 di Depok.

“Hingga pada akhirnya, timbul kesan dari masyarakat yang seolah menyalahkan pemerintah kota,” paparnya.

Rudy menggarisbawahi dua persoalan mendasar yang perlu diperbaiki Pemkot. Yaitu, jaringan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan akurasi informasi yang beredar.

Rudy menilai, tidak ada jalur komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Padahal komunikasi sangat vital perannya dalam hal penanganan pasien selama pandemi.

“Masyarakat ini banyak yang bingung. Mereka tidak tahu harus curhat, mengadu atau lapor kemana. Katanya harus lapor ke Puskesmas, tapi sama Puskesmas malah tidak ditanggapi. Kalaupun ada tanggapan, tidak ada solusi,” ungkapnya.

Selain jaringan komunikasi, Rudy juga merasa Pemkot perlu mengamankan informasi yang beredar di masyarakat.

Baca Juga: Epidemiolog Soroti Kekhawatiran Muncul Varian COVID-19 Lokal Indonesia

Menurutnya, banyak informasi menyesatkan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat pada strategi penanganan pandemi yang sedang dijalankan Pemkot. Sehingga memperburuk kondisi pandemi.

“Saya beberapa kali menemukan pesan berantai di Whatsapp. Katanya, kurban atau wudhu bisa menjauhkan masyarakat dari Covid-19. Kurban dan wudhu kan tidak bisa dihubungkan. Kalau yang berwudhu dan berkurban terkena Covid juga bagaimana?,” tukasnya.

Untuk solusinya, Rudi merekomendasikan Pemkot membuat semacam call centre di tingkat kota dan membuat jaringan komunikasi berbasis whatsapp atau telegram di ditingkat RT dan RW.

Jaringan komunikasi ini berupa grup yang diisi oleh perangkat RT/RW, perwakilan Puskesmas dan masyarakat atau perwakilannya yang sedang menjalani isolasi mandiri.

“Jadi RT tinggal mendata masyarakatnya yang terpapar Covid-19. Lalu RT-RT ini dikoordinasikan oleh RW. Kemudian RW dikoordinasikan Lurah dan Lurah dikoordinasikan Camat, dan seterusnya. Harusnya ini mudah karena sudah ada RW Siaga kan,” ungkapnya.

Menurut Rudy, usulannya ini terbukti efektif membantu ibu-ibu hamil yang terpapar Covid-19 di daerah pemilihannya, Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos.

“Karena grup-grup ini bisa jadi jaringan komunikasi 2 arah yang terstruktur sekaligus media sosialisasi untuk informasi-informasi akurat yang diperlukan masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Untuk meningkatkan motivasi perangkat RT dan RW, Rudy juga mengusulkan dibuat semacam reward atau apresiasi bagi RT atau RW yang intensif meng-advokasi masyarakat. Menurut Dia, DPRD Depok siap memberikan anggarannya.

“Jangan hanya di Pemilu atau Pilkada saja kita pilih TPS terbaik. Justru apresiasi semacam itu lebih diperlukan dikondisi sekarang ini,” imbuhnya.

Menurut Rudy, kondisi pandemi sekarang ini menuntut Pemkot untuk kerja ekstra keras karena masyarakat Depok terdiri mulai gelisah dan makin sulit dikendalikan karena himpitan keadaan.

“Jadi kita (pemerintah) nya tidak boleh capek sosialisasi, berinovasi dan menadvokasi. Kalau memang kita sudah merasa maksimal, kondisi ini menunjukkan kalau kita harus lebih maksimal lagi,” pungkasnya.