DPRD Kritik Pedas Penanganan Covid-19 di Kota Depok

SuaraBogor.id - DPRD Depok kritik penanganan Covid-19 yang saat ini ditangani oleh Satgas Covid-19 Kota Depok. Kritik pedas dari wakil rakyat itu menanggapi adanya laporan pemuda down syndrome yang terlantar sampai meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 di Kecamatan Pancoran Mas, Depok beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI-P, Rudy Kurniawan sangat prihatin, proses penanganan Covid-19 yang dilakukan Satgas Covid-19 Depok.

“Saya sangat prihatin mendengarnya. Padahal sebagai wakil rakyat, saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) harus membuat terobosan. Jangan hanya terpaku pada langkah pemerintah pusat agar tidak terjadi hal seperti ini,” ungkap Rudy kepada SuaraBogor.id, Rabu (14/7/2021).

Rudy tidak bermaksud menyalahkan Pemkot atas peristiwa yang terjadi. Hanya saja, Dia melihat peristiwa ini merupakan gejala yang menandakan ada celah yang perlu dievaluasi dari strategi penanganan Covid-19 di Depok.

Baca Juga: Epidemiolog Soroti Kekhawatiran Muncul Varian COVID-19 Lokal Indonesia

“Hingga pada akhirnya, timbul kesan dari masyarakat yang seolah menyalahkan pemerintah kota,” paparnya.

Rudy menggarisbawahi dua persoalan mendasar yang perlu diperbaiki Pemkot. Yaitu, jaringan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan akurasi informasi yang beredar.

Rudy menilai, tidak ada jalur komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Padahal komunikasi sangat vital perannya dalam hal penanganan pasien selama pandemi.

“Masyarakat ini banyak yang bingung. Mereka tidak tahu harus curhat, mengadu atau lapor kemana. Katanya harus lapor ke Puskesmas, tapi sama Puskesmas malah tidak ditanggapi. Kalaupun ada tanggapan, tidak ada solusi,” ungkapnya.

Selain jaringan komunikasi, Rudy juga merasa Pemkot perlu mengamankan informasi yang beredar di masyarakat.

Baca Juga: Omzet Turun, Rumah Makan di Pekalongan Ini Justru Bantu Makanan Warga yang Isolasi Mandiri

Menurutnya, banyak informasi menyesatkan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat pada strategi penanganan pandemi yang sedang dijalankan Pemkot. Sehingga memperburuk kondisi pandemi.