SuaraBogor.id - Politikus Arief Poyuono beberkan bukti menteri berkhianat ke Presiden Jokowi. Dia membagiukan sebuah video bukti menteri berkhianat ke Jokowi melalui media sosial.
Arief Poyuono bagikan video menteri berkhianat ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Padahal, saat ini pemerintah tengah memberlakukan PPKM Darurat.
Melalui caption dalam unggahan tersebut, Arief Poyuono mengatakan, dua orang yang terdapat pada video merupakan menteri pengkhianat Presiden Jokowi.
Hal itu lantaran, kata dia, di tengah kondisi darurat yang menimpa tanah air, kedua menteri itu malah dengan gembiranya jalan-jalan di luar negeri.
“Ini juga sebagian dari Menteri Penghianat loh Kangmas Jokowi, negara lagi Darurat Masih bisa ngakak jalan jalan di Luar negeri,” tulis Arief Poyuono, dikutip Suarabogor.id daro Hops.id -jaringan Suara.com, Jumat (16/7/2021).
Kemudian dia pun menyarankan agar pemerintah, terutama Presiden Jokowi menghukum atau melakukan penertiban terhadap kedua menteri tersebut.
“Tolong ditertibkan manusia-manusia enggak berguna ini. Bikin rakyat jadi enek ngeliatnya,” imbuhnya.
Terlihat dalam video yang diunggah, momen ketika dua menteri Jokowi berkunjung ke AS, yakni Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan, M. Lutfi.
Mereka mengunjungi langsung New York, Amerika Serikat, pada Rabu, 14 Juli 2021, bahkan keduanya tampak tak memakai masker.
Baca Juga: Patut Dicontoh, Petugas PPKM Banyumas Borong Dagangan Angkringan Sebelum Ditertibkan
Dalam foto juga video pendek yang viral di kalangan terbatas, Bahlil dan Lutfi tampak ditemani oleh Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H. Maming, dan mantan anggota DPR Demokrat, Michael Wattimena.
Tidak terpuji dan menyakiti perasaan rakyat Indonesia
Hal ini sontak menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan masyarakat termasuk di media sosial, lantaran di tengah Indonesia dilanda kesulitan pandemi Covid-19, keduanya malah tampak bersenang-senang di Negeri Paman Sam.
Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul menilai kelakuan kedua menteri Presiden Jokowi tersebut sangat tidak terpuji dan tentunya menyakiti perasaan rakyat Indonesia.
Adib menyayangkan sikap kedua pejabat tersebut. Padahal pertemuan diplomasi dengan AS bisa dilakukan secara daring.
“Ya atas nama ‘Sense of Crisis’, sama – sama merasakan penderitaan rakyat. Atas nama skala prioritas berarti bisalah. Kalau bisa online kenapa tidak. Atas nama extra ordinary harusnya tunda dulu kunjungan-kunjungan kerja. Seolah-olah rakyat lagi sengsara. Tetapi pejabatnya, malah tertawa riang bahagia,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Lagi Panas Perang Iran, Donald Trump Dikabarkan Mau Bertemu Kim Jong Un
-
Pentagon Mau Tarik Pasukan AS dari Wilayah Timteng yang Diserang Iran, Nyerah?
-
Daftar Negara Sahabat Ucapkan HUT RI ke-81, Mesir Hingga Jerman
-
Amerika Serikat: Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81
-
Iran Ejek Trump Sembunyi di Truk Makanan Usai Klaim Selat Hormuz
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Hery Gunardi Raih Best CEO, BRI Group Bawa Pulang Enam Penghargaan Internasional
-
Dorong Efisiensi Bisnis, BRI Perbarui Qlola dengan Tampilan yang Lebih Intuitif
-
BRI Siap Jadikan Potensi Emas Indonesia Kekuatan Ekonomi Nasional
-
KPK Buka Suara, Tegaskan Tak Ada Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Bogor
-
Isu OTT Pejabat Pemkab Bogor Merebak, Sekda: Kami Masih Pantau Perkembangan