Tanggapi Kasus Pemotongan Bansos, DPRD Depok: Petugas Tidak Mau Capek

"Kalau dikasih beberapa saja, mereka merasa tidak enak dengan yang lain. Sementara kalau jatahnya dipotek (dibagi), yang dipotek keberatan," paparnya.

Selain itu, Rudi juga mengkritisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan penerima Bansos.

Kritik ini Ia sampaikan setelah ditemukan 20 KPM yang alamatnya tidak jelas di RW 5.

"Ini kan pangkal permasalahannya data yang tidak valid," imbuhnya.

Baca Juga: Alokasi Bansos Sumsel Terindikasi Dikorupsi, Kerugian Negara Rp 1,6 Miliar

DTKS, kata Dia, ujung tombak pendataannya ada di tangan pengurus RT.

Pengurus RT harus rutin mendata dan melaporkan kondisi warga lingkungannya melalui Musyawarah Kelurahan (Musykel).

"Kalau Musykel ini rutin, DTKS rpih dan di masing-masing rumah ada stiker, pasti aman semua prosesnya," tegas Rudi.

Rudi mengaku, pendistribusian Bansos selalu jadi sasaran kritik Komisi D DPRD karena pelaksanaannya kurang maksimal.

Karena itu, Rudi berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memaksimalkan perannya agar bantuan tepat sasaran.

Baca Juga: Jadwal Wakil Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini, 30 Juli 2021

"Kan banyak masyarakat sedang kesulitan dan butuh bantuan. Jangan sampai persoalan seperti ini mah membebani pikiran mereka," pungkasnya.