SuaraBogor.id - Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Puncak Bogor menyerah. Bahkan, ada sebanyak 300 PKL Puncak Bogor kibarkan bendera putih, aksi yang dilakukan itu merupakan bentuk penolakan PPKM.
Para PKL Puncak Bogor kibarkan bendera putih itu sudah dilasanakan pada Kamis 5 Agustus 2021. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Kopdarwis) Puncak, Teguh Mulyana.
“Ada sekitar 300 PKL atau pelaku usaha mulai dari kuliner, oleh-oleh hingga warung ikut serta dalam aksi pengibaran bendera putih,” ucapnya, menyadur dari Bogordaily.net -jaringan Suara.com, Sabtu (7/8/2021).
Pengibaran bendera putih dilakukan sebagai tanda menyerah terhadap pandemi Covid-19, serta aturan PPKM yang ditetapkan pemerintah.
“Ini merupakan bentuk pesan bahwa kami menyerah dengan keadaan PPKM Level 4. Agar mengerti bahwa ekonomi lumpuh total, tidak asa pedagang, tidak ada pengunjung. Semakin ke sini, para pedagang kesulitan untuk bertahan karena tidak mendapatkan nafkah, ” kata Teguh yang biasa disapa Bowie.
Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengaku telah gulung tikar, karena sepinya pembeki semenjak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Rata-rata pendapatan para pedagang turun hingga 80 persen dan tidak sedikit akhirnya para pedagang menutup lapaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Hammid (51) salah satu pedagang gorengan di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor mengaku, pemasangan bendera putih tersebut dilakukannya sebagai bentuk keluh kesahnya.
Sebab ia mengaku, sejak penerapan PPKM yang kian diperpanjang membuat penghasilannya menurun drastis dan selalu sepi pengunjung.
Baca Juga: Epidemiolog Sebut Kapasitas Testing Belum Terpenuhi Selama PPKM Sebulan Terakhir
“Pengibaran bendera putih ini merupakan simbol pesan dari kami para pedagang untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib kami para pegadang,” ujarnya.
Hammid mengaku penghasilan hariannya turun drastis hingga 70 persen.
“Penghasilan nggak nentu, bahkan anjlok banget. Buat makan aja susah, pendapatan paling besar itu dalam satu hari cuma Rp 100 ribu. Belum buat belanja bahan belum buat makan sehari-hari. Pokoknya serba sulit,” keluhnya.
Hammid berharap pemerintah bisa mencarikan jalan keluar terbaik untuk dirinya dan pedagang kecil lainnya yang berjualan di kawasan Puncak. Sebab bansos pemerintah menurutnya bukanlah satu langkah yang bisa menyelesaikan penderitaan para pedagang.
Berita Terkait
-
Bersih-Bersih Blok M, 5 Gerobak dan 4 Boks Minuman Disita dari 9 PKL
-
Libur Jumat Agung, Kawasan Puncak diserbu Wisatawan
-
Kepadatan Kendaraan Menuju Puncak Bogor Meningkat 50 Persen, Satu Arah Diberlakukan Sejak Pagi
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Gang Aigi Karanggan Ditutup, Ini Panduan Jalur Pengalihan Lewat Underpass Narogong
-
Ojol di Bandung Bersimbah Darah Ditebas Celurit, Motor Dibawa Kabur Begal Jalan Cikawao
-
6 Fakta Penyegelan Gudang Motor Listrik BGN oleh Kejagung
-
Citeureup, Nanggung dan Babakan Madang Mulai Kekeringan, Ribuan Jiwa Krisis Air Bersih
-
Ingatkan Pelat Merah Haram Pakai Pertalite, Ketua DPRD Bogor Minta ASN Hemat Kendaraan Dinas