SuaraBogor.id - DPRD Kota Bogor kini tengah membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kota Bogor tahun anggaran 2022, yang telah disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya, Rabu (14/7/ 2021), dalam Rapat Paripurna secara virtual dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, SH.
Saat ini, DPRD Kota Bogor sedang melakukan pendalaman dan pembahasan rinci terkait hal itu pada tingkat Komisi bersama mitra kerja.
Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, S.Hut. M.Si., setelah menerima KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022, DPRD Kota Bogor akan membuat jadwal untuk melakukan pendalaman dan pembahasan di tingkat Komisi. Empat komisi di DPRD, masing-masing mendalami dan membahas materi KUA/PPAS sesuai dengan mitra kerjanya di Pemerintah Kota Bogor.
Pembahasan pada tingkat komisi, sambung Atang, dilaksanakan untuk mendalami usulan program yang disampaikan Pemerintah Kota Bogor, dikaitkan dengan peta kebutuhan dan permasalahan di lapangan. Setelah selesai pembahasan di tingkat Komisi, kata Atang, maka hasilnya disampaikan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.
"Kemudian Banggar melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ia menambahkan, pada pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara komprehensif, sesuai prioritas kebutuhan masyarakat dan RPJMD Kota Bogor yang sudah diputuskan sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Bogor menyampaikan beberapa catatan terhadap Rancangan KUA/PPAS Kota Bogor Tahun 2022, antara lain menyebutkan target pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun dan target rencana belanja daerah Rp3,4 triliun.
"Perlu ada target optimistis di pendapatan dengan cara meningkatkan inovasi pemantauan sumber dan wajib pajak," ujarnya.
Secara umum, menurut Atang, program prioritas yang disampaikan Pemerintah Kota Bogor sudah cukup mewakili rencana strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun program penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia mencontohkan, rencana penyelesaian pembangunan Masjid Agung, pembebasan lahan jalan R3 (regional ring road), penanganan Covid-19, pusat olahraga dan kuliner tingkat kecamatan.
Baca Juga: Pastikan Pasokan, Bima Arya Cek Stasiun Pengisian Oksigen
Pada Rancangan KUA/PPAS tahun 2022, juga direncanakan lanjutan pembangunan RSUD dan pembangunan jembatan Otista dengan skema anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) provinsi.
"Insya Allah kami akan bantu memperkuat dengan komunikasi melalui DPRD Propinsi Jawa Barat," ujarnya.
Namun ia tidak melihat adanya rencana pembangunan sekolah, terutama pada tingkat SMP.
"Rencana pembangunan sekolah tingkat SMA yang menjadi otoritas provinsi juga tidak terlihat diusulkan pada Rancangan KUA/PPAS tahun 2022 ini," katanya.
Ia menyebutkan bahwa keberadaan SMP dan SMA di Kota Bogor, lokasinya belum merata, masih banyak sekolah keberadaannya di tengah kota.
"Akibatnya banyak murid yang berasal dari wilayah pinggiran kota, tidak bisa masuk ke sekolah negeri akibat kebijakan zonasi yang berlaku saat ini," tandas Atang.
Berita Terkait
-
Bima Arya: Kota Bogor Keluar Dari Zona Merah Covid-19
-
Kota Bogor Lanjutkan Ganjil Genap Kendaraan Bermotor untuk Kurangi Mobilitas Warga
-
Pemkot Bogor Hentikan Vaksinasi Pelajar, Ini Alasannya
-
Tunggu Evaluasi Pusat, Bima Arya Berharap Kota Bogor Bisa Turun ke PPKM Level 3
-
Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor Baru Mencapai 10 Persen, Bima: Berjalan Baik
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan ART ke Arab Saudi, Dua Orang Ditangkap
-
Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar
-
Diiming-imingi Kerja Jadi Sopir hingga Petani, 22 Pria Nyaris Dijadikan Tentara Bayaran di Rusia
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung