Ade Yasin Minta Anggota DPR RI Bantu Dorong Pembangunan Jalur Puncak II

SuaraBogor.id - Bupati Bogor Ade Yasin terus berupaya memperjuangkan pembangunan jalur Puncak II. Sebelumya, Pemkab Bogor dan Cianjur meminta kepada pemerintah pusat untuk segera membangun jalan tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak Bogor.

Terbaru kali ini, Ade Yasin mengajak Anggota DPR RI, Mulyadi meninjau lokasi calon Jalur Puncak II di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekaligus meminta bantuan dari APBN untuk pendanaan pembangunan jalur tersebut.

"Ini adalah ikhtiar atau upaya kita merealisasikan Puncak II, dan Alhamdulillah hari ini juga hadir Anggota DPR RI dari Komisi V. Mudah-mudahan terus menyemangati warga Kabupaten Bogor untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemerintah pusat," kata Ade Yasin, mengutip dari Antara.

Ia mengaku telah melakukan berbagai cara untuk pembangunan jalur yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), mulai dari mengajukannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi, usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Minta Kasus Penyerangan Ustadz Tidak Diremehkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terpaksa melangkah perlahan dengan melakukan pembebasan lahan hingga pembukaan jalur. Tahun lalu, Pemkab Bogor menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur dengan menggandeng TNI.

Ia menyebutkan, Pemkab Bogor tak sanggup untuk mendanai pekerjaan fisik pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang ditaksir membutuhkan biaya sekitar Rp5 triliun. Jalan tersebut menghubungkan Sentul Bogor dengan Istana Cipanas di Cianjur.

"Kalau secara nasional memang angka segitu kecil, saya kira perkiraan Rp5 triliun itu termasuk jembatan-jembatan yang melalui sungai, perkiraan segitu tuntas seluruhnya," katanya.

Sementara, Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021. Tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.

Baca Juga: Sudah Tersangka, MKD Belum Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Pimpinan DPR RI

"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.