SuaraBogor.id - Sebanyak 41 desa tertinggal di Kabupaten Bogor berhasil disulap oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, menjadi desa berkembang dan maju.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Suryanto Putra dalam diskusi bertajuk "Tiga Tahun Pancakarsa" di Cibinong, Rabu (22/12/2021).
Pencapaian itu tak lepas dari tiga tahun jalanya program andalan Bupati Ade Yasin bernama Pancakarsa.
"Salah satu indikator keberhasilan Pancakarsa, mulai tahun ini tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor," katanya.
Dia mengatakan bahwa Bupati Ade Yasin mampu menaikkan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju sejak awal menjalankan roda pemerintahan pada 2019 hingga akhir 2020.
Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal juga naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Desa Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Desa Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.
Anggota Tim Percepatan Pembangunan, Gus Udin, menyebutkan sejak 2018 dirinya masuk dalam tim perumus Pancakarsa melakukan kajian, salah satunya mengenai infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Hasil kajiannya ada 38 persen jalan dengan kualitas kurang mantap. Jalan tersebut di pelosok sehingga tidak bisa dianggarkan pembangunannya, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemkab jika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Lalu terlahir Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mengatasi infrastruktur yang bukan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten," kata dia.
Baca Juga: Kakek Ini Teriak Luapkan Amarah di Tengah Banjir Cijayanti Bogor
Pria bernama asli Saepudin Muhtar itu, menyebutkan tahun ini Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menganggarkan Rp372 miliar untuk program Samisade di 356 desa guna menstimulasi pembangunan infrastruktur desa.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman berharap, Pemkab Bogor juga fokus terhadap program pemulihan ekonomi di sektor lain, seperti halnya sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19.
"Fokus sektor pertanian, seperti di Leuwiliang ekspor manggis, harus dirawat. Saya mengucapkan selamat kepada Bupati Bogor yang sudah berjuang dengan Pancakarsanya," kata dia.
Program Pancakarsa merupakan lima tekad Bupati Bogor Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. [Antara]
Berita Terkait
-
Agustyarsyah Pejabat Eselon I BPN Diperiksa Polisi di Kasus Mafia Tanah Modus 'Bayclin'
-
Rekam Jejak Fahd A Rafiq: Suap DPID, Korupsi Al-Qur'an, Kini Kena OTT KPK di Bogor
-
20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor
-
KPK Tangkap 17 Orang saat OTT Kasus HGB Bogor! Ada Fahd A Rafiq hingga Arif Sugiyanto
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
DPRD Kota Bogor Dorong Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2026
-
IPB University dan BRIN Luncurkan Innobridge, Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN