Pemerintah Minta Bantuan Ketujuh Pihak Ini, Untuk Atasi Permasalahan Kemiskinan di Depok

SuaraBogor.id - Pemerintah Kota Depok saat ini tengah fokus menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan.

Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana meminta bantuan kepada tujuh pihak mulai dari akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan di kota penyangga ibukota Jakarta.

"Heptahelix yaitu dengan melibatkan akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat, kita perlu bantuan, jika memang permasalahan ini ingin selesai," katanya.

Ia mengatakan untuk menyerap aspirasi maka dilakukan Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan yang digelar sebanyak empat kali, yang dikemas cukup rileks agar banyak usulan yang masuk untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023.

"Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Depok sudah dipayungi dengan Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 101 Tahun 2021. Yakni tentang Sinergitas Partisipatif Pembangunan. Wali Kota Depok Mohamamd Idris sangat mendukung proses pembangunan seperti ini, Kongko Pembangunan juga bagian dari Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan 2023 yang sebelumnya telah digelar," katanya.

Baca Juga: Perubahan Iklim Perburuk Kondisi Alam dan Kemiskinan di Afghanistan

Dadang menjelaskan, hasil dari Kongko Pembangunan nantinya akan memfokuskan program Pengentasan Kemiskinan di tahun 2023. Dengan mengidentifikasi potensi alternatif dari kebijakan yang ada.

"Hasil diskusi ini akan kami formulasikan untuk menguatkan tematik pembangunan di tahun 2023 dengan tema peningkatan infrastruktur dasar perkotaaan dan pemilihan ekonomi, salah satunya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan isu hari ini," jelasnya.

Dadang menambahkan, untuk isu penanggulangan kemiskinan yang dibahas juga telah menghasilkan beberapa ide. Misalnya dengan melakukan integrasi data bagi warga prasejahtera.

"Kami memang sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok sebagai acuan pembangunan. Tapi setiap tahun tentu ada isu yang berkembang yang belum masuk ke dalamnya. Maka dengan rangkaian Kongko Pembangunan ini akan menjadi penguatan," ujar Dadang.

Dadang menjelaskan ada empat isu pembahasan dalam Kongko Pembangunan. Yakni terkait ekonomi, sosial penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan pelayanan reformasi birokrasi. [Antara]

Baca Juga: Pemkot Medan Batasi Kegiatan Masyarakat Selama Natal dan Tahun Baru