Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Selasa, 18 Januari 2022 | 16:58 WIB
Ilustrasi Bansos (dok. istimewa)

SuaraBogor.id - Sebanyak empat orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Presiden Jokowi di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur diduga dipotong ketua RT setempat.

Adanya dugaan pemotongan Bansos dari Presiden Joko Widodo tersebut. Keempat KPM melakukan laporan ke Mapolres Cianjur.

Keempat orang KPM yang datang melaporkan pemotongan BST itu, di antaranya TT (47), NN (70), Bah AD (62), dan CC (57).

Seorang KPM, CC (57) mengatakan kedatangannya ke Polres Cianjur untuk melaporkan adanya potongan bantuan warga miskin ekstrem.

Baca Juga: Partai Demokrat Kubu AHY Dukung Pernyataan Megawati Soal Penolakan Presiden Jokowi Tiga Periode

"Pemotongan itu bervariatif ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. Padahal banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada yang dibelikan beras ada juga untuk biaya persalinan," kata CC kepada wartawan, Selasa (18/01/2022).

Bantuan yang seharusnya diterima sebesar Rp 900 ribu tersebut, kata dia merupakan batuan sosial dari pemerintah yang baru pertama kali didapatkan.

"Dari Rp 900 ribu, ternyata di potong oleh agen Rp 50 ribu per KPM, jadi saya hanya menerima Rp 850 ribu. Tidak tahu alasan pemotongannya untuk apa?" ujarnya.

CC mengungkapkan, KPM lainnya juga mengaku ada pemotongan sebesar Rp 100 ribu yang dilakukan oleh oknum ketua RT di lingkungannya.

"Jadi kita melaporkan ke polisi agar segera ditindaklanjuti, karena kondisi ekonomi kita susah, masih saja ada pemotongan," ujarnya.

Baca Juga: Demokrat Mendadak Beri Dukungan Megawati: Beliau Salah Satu Tokoh Reformasi

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Septiawan Adi Prihartono, mengaku, jajaranya telah menerima laporan terkait adanya dugaan pemotongan BTS.

"Iya mereka laporan dan Masih sebatas konsultasi, jika memang bahan pelaporannya sudah lengkap. Pasti kita tindaklanjuti," katanya.

Adi menambahkan, pihaknya akan segera mendalami dugaan pemotongan bansos dari pemerintah pusat untuk warga miskin ekstrem tersebut.

Kontributor : Fauzi Noviandi

Load More