SuaraBogor.id - Bagi masyarakat Bogor Barat dan Timur untuk tetap bersabar, saat ini pemerintah Jawa Barat tengah berupaya untuk pemekaran wilayah di Jabar.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan pemekaran wilayah yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat masih terkendala moratorium oleh Pemerintah pusat.
Total terdapat delapan calon daerah otonomi baru (DOB) berbentuk kabupaten yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2020, yaitu Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.
"Tujuan dari rencana pemekaran wilayah kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terwujudnya pemekaran suatu wilayah masih terkendala moratorium yang belum dicabut oleh (Pemerintah) pusat," kata Sadar Muslihat di Bandung, Rabu (23/2/2022).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani surat persetujuan bersama, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar, mengenai usulan pembentukan tiga calon DOB, yaitu kabupaten Sukabumi Utara, kabupaten Garut Selatan, dan kabupaten Bogor Barat.
Sadar juga mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, guna meninjau rencana persiapan pembentukan calon DOB tersebut.
"Insya Allah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tasikmalaya Selatan, kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur akan memperkuat dan mengantarkan keinginan masyarakat ini terlepas moratorium dari pemerintah pusat," katanya
Oleh karena itu, dalam upaya mempersiapkan pembentukan calon daerah persiapan DOB tersebut, Sadar mengatakan harus dilakukan pembenahan secara maksimal.
Pembenahan tersebut dilakukan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi persyaratan yang lainnya, karena masyarakat harus diarahkan untuk mempercepat proses persyaratan secara matang.
Baca Juga: Sering Terjadi Kemacetan, Tim Penataan Bogor Barat Bakal Kaji Pembangunan Jalan Tol
Semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat juga sudah sepaham dan sepakat terkait upaya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan itu, katanya.
"Tinggal bagaimana menyelaraskan persepsi bersama masyarakat disana. Kemarin, kami telah diskusi dengan para pakar, kalau masih ada kurang-kurangnya, silakan dilengkapi agar nanti pada waktunya syarat-syarat nya sudah terpenuhi," jelasnya.
Pihaknya berharap masyarakat di calon daerah persiapan DOB mendukung penuh rencana pemekaran wilayahnya.
"Sehingga, saat kebijakan moratorium ini sudah dihapuskan oleh Pemerintah pusat, daerah persiapan ini juga sudah siap dengan persyaratan nya," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Sering Terjadi Kemacetan, Tim Penataan Bogor Barat Bakal Kaji Pembangunan Jalan Tol
-
Sukabumi Diterjang Banjir, Anggota DPRD Jabar Soroti Pendangkalan dan Penyempitan Daerah Aliran Sungai
-
Ini Alasan Pemerintah Setujui Perubahan Nama Jalan Layang Pasupati Menjadi Jalan Mochtar Kusumaatmadja
-
Ide Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Dapat Dukungan Ketua DPD LaNyalla
-
Angka Covid-19 Sentuh 4.013 Kasus, Mulai Besok Siswa SD dan SMP di Bekasi Kembali Belajar dari Rumah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Sentilan Keras Eva Marthiana untuk Pengurus dan Kader PKK Bogor: Jaga Ucapan, Jangan Arogan
-
Gelombang Kecaman Publik dan Pertanyaan untuk Pemerintah Soal MBG
-
Kisah Haru dari Citeureup Bogor yang Mengguncang Panggung Internasional
-
Wabup Bogor Ajak ASN Teladani Rasulullah: Kunci Peningkatan Pelayanan dan Soliditas Daerah
-
Ultimatum Menkeu Purbaya: Bank BUMN Diguyur Rp200 T, Dilarang Cuma Santai-santai Beli Obligasi