SuaraBogor.id - Anggota DPR RI Komisi III mendatangi warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mendengarkan keluh kesah warga terkait polemik dengan Sentul City.
Informasi yang didapat, bahwa Komisi III DPR RI bakal membentuk panitia khusus mafia tanah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Rombongan Komisi III, DPR RI, Adies Kadir.
Menurutnya, dalam gelaran dengar pendapat keluh kesah mansyarakat dalam sengkarut tanah di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Komisi III akan membentuk Pansus mafia tanah.
“Dari sembilan fraksi yang hadir kami berkesimpulan, kami akan membuat pansus mafia tanah, kita akan bekerjasama dengan Komisi II, Bojong koneng adalah role model untuk kasus-kasus tanah yang ada di seluruh Indonesia,” katanya, Kamis (17/3/2022).
Dalam dengar pendapat warga Desa Cijayanti dan Desa Bojong Koneng, Adies menuturkan, kunjungan ini ialah tindak lanjut dari hasil rapat Komisi III DPR RI dan masyarakat pada 19 Januari lalu.
“Kemudian sebagai bentuk implementasi dari rapat, kami ingin langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin memastikan apakah benar yang terjadi, kami sudah mendengar melihat dan mendapat banyak data,” ujarnya.
Menurut Adies, apabila benar terbukti adanya intimidasi dari pihak pengembang seperti apa yang disampaikan masyarakat kepadanya, ia mengaku amat miris akan hal itu.
“Di era tegak hukum seperti sekarang, di era reformasi cara-cara premanisme yang berkembang di suatu daerah, lalu kemudian hak-hak tanah mereka yang sudah ditempati puluhan bahkan ratusan tahun itu tidak bisa dipergunakan oleh keluarga mereka bahkan ada intimidasi,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut Adies, Komisi III akan mulai menelisik darimana sertifikat yang dimiliki pengembang bisa hadir di tengah masyarakat yang menempati ratusan tahun dan juga membayar Pajak Bangunan dan Bumi (PBB).
“Kami akan mulai darisini dan hampir semua fraksi juga tadi menyetujui, insyaallah minggu depan kita akan undang pengembang ke DPR RI, kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat, kemudian kita akan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), hari ini kita undang masyarakat dulu,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Rindukan Brigjen Junior Tumilaar Ikut Bela Lawan Sentul City, Warga Bojong Koneng sampai Minta Ini ke KSAD Dudung
-
Cerita Warga Bojong Koneng-Cijayanti Korban Gusuran Ketakutan Diteror Preman Bayaran Sentul City, Polisi Cuma Diam Saja
-
Viral, Kades di Bogor Ngamuk Gara-gara Pelayanan RSUD Leuwiliang, Ini Penyebabnya
-
Sentul City Bisa Punya HGU di Tanah yang Ditempati Masyarakat, DPR RI Bakal Bentuk Pansus Mafia Tanah
-
Aliansi Mahasiswa Demo di Depan Istana Bogor, Tuntut Pemkot Tegas Hadapi Kasus Mafia Tanah
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Puncak Membara! Warga Korban PHK Siap Gugat Presiden, Janji Menteri Hanif Faisol Cuma Angin Surga?
-
Mengapa Truk Box Itu Gagal Menanjak? Misteri Penyebab Rem Blong di Tanjakan Ciampea Renggut Nyawa
-
Bentrok Kepentingan Tanah Desa vs Utang BLBI, Mendes Yandri Desak Keputusan Berani Pemerintah
-
Membongkar Strategi CIMB Niaga Bogor: Bukan Hanya Pinjaman, Tapi Garansi Bisnis Berkelanjutan
-
Lelang Tanah 800 Hektare Akibat 'Dosa Masa Lalu': Dua Desa Kuno di Bogor Jadi Tumbal Skandal BLBI