Tagar Percepat Pemilu Berkumandang di Jagat Twitter, Alvin Lie: Tidak Usah Tunggu hingga 2024

SuaraBogor.id - Alvin Lie di akun Twitter pribadinya @alvinlie21 mempopulerkan tagar Percepat Pemilu. Kicauan dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengomentari pemberitaan soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Perlu diimbangi dgn wacana PERCEPAT PEMILU," tulis akun Alvin Lie, mengomentari pemberitaan wacana penundaan pemilu 2024 ialah hal wajar menurut Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia.

Ditegaskan oleh Alvin Lie bahwa wacana soal penundaan pemilu 2024 memang harus diimbangi dengan percepatan pemilu dan tak perlu menunggu hingga 2024.

"Tidak usah tunggu hingga 2024 #PercepatPemilu," tambah Alvin Lie.

Cuitan dari Alvin Lie ini pun mendapat komentar dari sejumlah warganet. Mayoritas yang membalas cuitan dari Alvin Lie itu setuju dengan tagar percepatan pemilu.

"semakin sering mereka gaungkan penundaan pemilu, semakin gencar juga rakyat menyerukan percepatan pemilu," tulis akun @ira***

"bolehlah begitu kalau memang terbaik buat rakyat
#PercepatPemilu," timpal akun @mas***

Meski begitu, ada juga yang menganggap cuitan dari Alvin Lie ini melanggar konstitusi.

"Wah.. kalau ini namanya makar, inkonstitusional, radikal, anti pancasila, anti nkri, anti kebinekaan, faham terorisme, kadrunisme," tulis akun @cak***

Baca Juga: Presiden PKS Ahmad Syaikhu Wanti-wanti Kadernya Di DPR: Jangan Terbuai Wacana Penundaan Pemilu!

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali bicara soal isu penundaan Pemilu 2024. Kali ini dia bicara bahwa keinginan untuk menunda pemilu tidak boleh diharamkan.

"Penundaan pemilu, ya ini parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram gitu loh," kata Bahlil saat hadiri acara diskusi di Kompleks Parlemen, mengutip dari Suara.com

"Menurut saya adalah sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu itu sesuatu yang wajar-wajar saja tinggal gimanaproses di parlemen. Boleh apa tidak, monggo diselesaikan di sini," ungkapnya.