Pemerintah Dianggap Abai Kesulitan Ekonomi Rakyat dan Fokus Bangun IKN, Politisi Demokrat Beri Kritik Pedas

SuaraBogor.id - Politisi Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberikan kritik pedas terkait hasil survei Litbang Kompas tentang penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

Dari hasil Litbang Kompas terbaru tersebut, disebutkan pemerintah dinilai lebih fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ketimbang kondisi ekonomi rakyat.

Menurut Herzaky, hasil survei tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Jokowi abai terhadap kesulitan ekonomi rakyatnya. Hasil survei dari Litbang Kompas itu ialah wujud protes halus rakyat kepada penguasa.

“Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apalagi memperingatkan Pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (27/4/202).

Baca Juga: DPR Masih Tunggu Putusan MK dan Surpres Jokowi Sebelum Ketok Palu Pemekaran Provinsi di Papua

Pihak Demokrat kata Herzaky mencatat selama empat bulan ke belakang, rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat kelang­kaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga sembako seperti minyak goreng dan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Parahnya, di tengah kondisi terseoknya ekonomi rakyat yang berupaya bangkit dari pandemi, justru Pemerintah terlihat sibuk dengan rencana pembangunan IKN, hingga belakangan geger isu tidak produktif ihwal perpanjangan masa jabatan tiga periode.

“Pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat,” tambahnya.

Ditegaskan Herzaky, tugas utama Pemerintah itu bukanlah memindahkan maupun membangun Ibu Kota baru, apalagi memperpanjang masa jabatan. Tetapi, memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah tugas utama Pemerintah.

“Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Setelah ke Jokowi, Majelis Rakyat Papua Kini Minta Bantuan Pimpinan DPR Tunda Pemekaran Wilayah