SuaraBogor.id - Pernyataan Ketum PBNU alias Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulam, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya soal agama diperalat sebagai senjata politik untuk memperebutkan kekuasaan turut di kritik pegiat media sosial Helmi Felis.
Helmi Felis melalui akun Twitter pribadinya mengomentari pernyataan itu dengan menyinggung soal maling teriak maling. Ia bahkan menyebut hal tersebut menjadi ciri khas komunis.
“Zaman sekarang ini, zamannya maling teriak maling,” kata Helmi Felis, Sabtu (14/5/2022).
“Dia yang lakukan dia yang teriak, khas komunis,” sambungnya.
Cuitan Helmi Felis itu juga disertakan berita berisi pernyataan Ketum PBNU soal agama diperalat sebagai senjata politik.
“Ketum PBNU: Agama Diperalat sebagai Senjata Politik untuk Memperebutkan Kekuasaan”.
Diketahui, penyataan Gus Yahya tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama “Forum on Common Values among Religious Followers” di Riyadh, Arab Saudi.
Forum yang diprakarsai Rabithah ‘Alam Islami ini dihadiri sekira 150 orang pemimpin berbagai agama dari seluruh dunia.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya turut hadir dengan didampingi Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Muhammad Hilal Al Aidid dan Ketua Lazisnu, Habib Ali Hasan Bahar.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Disomasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat
Gus Yahya dalam pidatonya menyinggung jika tahun lalu, 2021, ia berpidato dalam International Religious Freedom Summit di Washington DC.
Dalam pidato tahun lalu tersebut, Gus Yahya mengaku membicarakan pentingnya mengidentifikasi nilai-nilai yang sudah dipegang bersama sebagai landasan dialog dan kerja sama antar agama.
“Dan hari ini kita berkumpul untuk keperluan itu,” katanya.
Gus Yahya lalu menyebut bahwa langkah lanjutan dari upaya tersebut adalah membangun strategi bersama untuk mentransformasikan pola pikir umat beragama.
“Masih banyak kalangan umat beragama yang memandang hubungan antaragama sebagai kompetisi politik, sehingga agama diperalat sebagai senjata politik untuk memperebutkan kekuasaan,” kata Gus Yahya.
“Pola pikir ini harus diubah karena akan merusak harmoni sosial di antara kelompok agama yang berbeda-beda dan memustahilkan kelompok-kelompok yang berbeda itu hidup berdampingan secara damai,” sambungnya.
Berita Terkait
-
Viral Ketua PBNU Singgung Muhammadiyah dan Marwah Kiai NU, Ini Faktanya
-
Menggugat Orkestrasi Dukungan MBG: Gerakan Murni atau Pertunjukan Politik?
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Buntut Kasus Gus Yaqut, KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kabar Baik Bagi Warga Bogor! Lebih dari 1.000 Rumah Layak Bakal Dibangun Lewat Aspirasi Gerindra
-
Diresmikan Presiden Prabowo, Tiga Ruas Jalan Inpres di Kabupaten Bogor Rampung Diperbaiki
-
Tembus Rest Area Puncak, Ini Rute Kereta Api yang Sedang Dikaji Pemkab Bogor
-
Guna Hemat Anggaran, Pemkab Bogor Resmi Setop Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas
-
Warga Parung dan Kemang Bersiap, Pemkab Bogor Mulai Bersihkan Saluran Air untuk Atasi Banjir