Darmaningtyas Menyayangkan jika Ada Perguruan Tinggi yang Remehkan Masalah Radikalisme di Kampus

SuaraBogor.id - Munculnya radikalisme di kampus merupakan tanggung jawab semua pihak. Hal itu diungkapkan Pengamat Pendidikan Nasional Darmaningtyas, Kamis (2/6/2022).

Menurutnya, upaya pembenahan munculnya radikalisme di kampus tidak bisa hanya dibebankan pada kampus semata, namun institusi pendidikan secara keseluruhan.

'Itu bukan semata-mata tanggung jawab pihak kampus, tetapi juga institusi pendidikan secara keseluruhan, mulai dari SMP, SMA juga. Kalau doktrinnya di SMP dan SMA itu sudah kuat, ya tentunya ketika menjadi mahasiswa mereka tidak bisa digoyahkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama," ujar Darmaningtyas dikutip dari Antara.

Ia melanjutkan, tidak ada yang salah dengan sistem penerimaan mahasiswa di kampus, karena pada dasarnya perguruan tinggi merupakan tempat yang dipenuhi dengan perebutan pemaknaan yang juga ingin dimenangkan oleh setiap kelompok atau golongan untuk bisa eksis.

"Saya kira kalau dalam proses penerimaannya itu tidak ada yang salah. Tapi saya katakan bibit-bibit itu sudah muncul sejak dulu, di mana pascareformasi itu justru di kampus-kampus negeri dikuasai oleh kelompok-kelompok yang cenderung ke kanan," tutur pria yang juga menjadi Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta itu.

Darmaningtyas juga turut menyayangkan jika ada institusi perguruan tinggi yang cenderung meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus.

Menurutnya hal ini cenderung akan membuat mahasiswa terhegemoni oleh pandangan-pandangan yang radikal yang tidak disadari.

"Sebenarnya akan menjadi bahaya kalau masalah radikalisme di kampus ini dianggap remeh, didiamkan saja dan tidak ada counter (perlawanan) wacana. Karena jumlahnya kan mungkin sedikit. Justru karena sedikit itu mereka menjadi militan," jelasnya.

Menurut pria kelahiran Gunung Kidul, 9 September 1962 itu, kunci utama guna mengurai persoalan radikalisme di lingkungan institusi pendidikan ialah bagaimana mewujudkan agar tatanan atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu terimplementasi dengan baik.

"Jadi kuncinya menurut saya di situ saja, sehingga orang tidak perlu mencari cari ideologi lain, kecuali dia melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini secara baik," katanya.

Terkait kasus yang telah terlanjur terjadi di lingkungan kampus, Darmaningtyas menilai perlu dibangunnya kebijakan, yaitu melalui perlawanan wacana, yakni kampus perlu lebih menggalakkan upaya guna memperkenalkan ideologi Pancasila secara lebih nyata kepada siswanya dan juga counter perbuatan.

"Counter perbuatannya adalah dengan mengimplementasikan ideologi Pancasila secara nyata sehingga orang tidak lagi bermimpi tentang ideologi yang lainnya karena Pancasila pun sudah dianggap memberikan jawaban apa yang mereka inginkan," tegasnya.

Menurutnya, kerentanan mahasiswa sehingga mudah direkrut oleh kelompok radikal adalah akibat dari melihat adanya ketidakkonsistenan di dalam kehidupan. Pancasila yang hanya ‘dicekoki’ sebagai sebuah teori dan hafalan tanpa contoh implementasi yang jelas dan konsisten.

"Jadi ibaratnya seperti tiap hari dicekokin ideologi Pancasila, tetapi itu tidak terlihat di dalam praktek, itulah kelemahan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anak muda. Karena kebingungan anak muda melihat ketidakkonsistenan di situ," katanya.

Terkait hal tersebut, dirinya menyebut perlu ada upaya - upaya konkrit yang bisa dilakukan oleh segenap institusi Pendidikan baik dari tingkat pendidikan yang paling rendah dari SD hingga perguruan tinggi. Hal itu guna membangun institusi Pendidikan yang nyaman, untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran serta dapat menumbuhkan nilai toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.