SuaraBogor.id - Warga Bogor baru-baru ini dihebohkan dengan adanya dugaan pungutan liar atau pungli di TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dugaan pungli tersebut dilakukan Forum Komunikasi Masyarakat Galuga (FKMG) dengan dalih pemberdayaan masyarakat.
Versi Kepala Desa
Kepala Desa Galuga Endang Sujana mengatakan, bahwa dugaan pungli di TPA Galuga yang dilakukan FKMG tersebut merupakan bentuk pungutan parkir.
Bahkan, dirinya mengklaim dugaan pungli tersebut dalih uang parkir mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
"Ini saya garis bawahi dulu ya, walaupun menurut si akang mirip-mirip dikit dengan parkiran, tapi kami ini bukan parkiran tapi pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Galuga," katanya kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Endang Sujana, pungutan kepada para sopir truk sampah sebesar Rp 5 ribu itu sebelumnya telah dirapatkan sebanyak lima kali.
"Karena sebelum kami kemarin terjun kelapangan, kami ini sudah lima kali rapat, satu dengan masyarakat setempat, kedua dengan perwakilan dinas, ketiga dengan upt-upt, ke empat saya rapat dengan teman-teman lembaga, dan terakhir saya rapat dengan pak kabid langsung," tegasnya.
Klaim dari FKMG
Sementara itu, Ketua FKMG Kamaludin mengatakan, bahwa pungutan yang dilakukan pihaknya tersebut sudah sesuai dengan aturan dan mendapat restu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota Bogor.
"Undang-undang nomor dua sembilan (29) pasal tujuh (7) yang menerangkan bahwa setiap kegiatan pemerintah yang ada di wilayah, apalagi ini secara kontinue setiap hari dan kapan itu akan selesainya. Maka wajib memberdayakan masyarakat setempat, maka dari itu kita kaji secara bersama kita koordinasikan," klaimnya.
Maka dari itu, Kamaludin mengatakan, pihaknya melakukan uji petik yang bertujuan ingin mengetahui seberapa banyak kendaraan truk armada pengangkut sampah ke TPAS Galuga setiap harinya.
"Kami ingin tahu armada yang masuk ke TPS galuga itu berapa. Katanya 500 mobil yang masuk ternyata setelah di ujung petik hanya ada 306 mobil, kemana sisanya sekarang berapa?," ucapnya.
Bantahan Pemerintah Kabupaten Bogor
Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor, Ismambar Fadli membantah, pernyataan Ketua FKMG Kamaludin terkait diberikan restu lampu hijau itu tidak lah benar bahakan DLH tidak membenarkan hal itu.
Berita Terkait
-
Takziah ke Rumah Dinas Ridwan Kamil, Bima Arya: Pak Gubernur dan Ibu Atalia Luar Biasa Tegar dan Tabah
-
Eril Dinyatakan Meninggal Setelah Terseret Arus Sungai Aare, Wali Kota Bogor Sebut Ridwan Kamil Luar Biasa Tabah
-
Jajaran Pemkot Bogor Shalat Ghaib di Masjid At-Taqwa, Bima Arya: Semoga almarhum Emmeril Kahn Mumtadz wafat syahid
-
Dipimpin KH. Ade Mulyana, Bima Arya Ikut Salat Gaib untuk Anak Ridwan Kamil
-
Presiden Jokowi Minta Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di IKN Nusantara Lebih Dimatangkan
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Media Israel Sindir Presiden Prabowo: Setahun Lalu Dukung Kami Sekarang Teriak Free Palestina
Pilihan
-
Kru Kapal Rombongan Wartawan Peliput Gunung Anak Krakatau Ditemukan Meninggal
-
Tes DNA Cocok: Jenazah di Pulau Enggano Dipastikan Sukarman, ABK Kapal Rombongan Jurnalis Hilang
-
116 Orang Masih Dicari, Satu Lagi Korban KM Virgo 8 Ditemukan Nelayan
-
Siswa SD Tewas Tersedak Menu MBG, JPPI Soroti SOP Keamanan Makanan hingga Penanganan Darurat
-
MBG Makan Korban Lagi, Siswa SD Lampung Meninggal Tersedak Menu Kelengkeng
Terkini
-
Baru Bertindak Usai Viral di Medsos, DLH Kota Bogor Kandangkan Truk Sampah Penambal Triplek
-
Kasus Korupsi di Bogor Disorot Tajam
-
Pengendara Harap Bersiap, Dishub Bogor Terapkan Pengalihan Arus di Sukaraja Besok
-
Sabu Rp25 Miliar dalam Karung Beras: Kakek 61 Tahun Ditangkap di Parung Bogor
-
BRI Catat Investor Baru Wealth Management Tumbuh 280,68 Persen hingga Kuartal II 2026