Warga Kesal Kerap Terjebak Macet Parah di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, Legislator Buka Suara

SuaraBogor.id - Jalan Nasional Sukabumi-Bogor kerap disergap kemacetan. Penyebabnya, mulai dari tingginya volume arus kendaraan yang melintas hingga bubaran buruh pabrik yang ada di sepanjang jalan tersebut.

Pada hari Minggu (17/7/2022) kemarin misalnya, banyak pengendara yang terjebak kemacetan di jalan tersebut hingga lima jam.

Merespon hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar menyatakan kemacetan ini merupakan konsekuensi Sukabumi menjadi daerah perkotaan yang sebenarnya.

“Ini memperlihatkan bahwa Sukabumi itu harus memiliki kesiapan,” ujar Hera, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga: Kasus COVID-19 di Sukabumi Merangkak Naik, Polisi Lakukan Ini

Menurut dia saat inijalan tol belum sampai ke wilayah Sukabumi, namun banyak masyarakat luar daerah yang tertarik berkunjung setiap akhir pekan. Apalagi ketika tol sudah sampai ke Sukabumi.

“Bayangkan kalau jalan tolnya sudah jadi, ketertarikan orang-orang luar daerah untuk ke Sukabumi atau orang Sukabumi yang pulang pergi ke Jakarta akan makin banyak di tiap weekend,“ ujar Hera.

Menurut dia, Polisi dan Dishub sudah maksimal melakukan tugasnya untuk mengurai kemacetan. Dengan demikian, pemerintah perlu membenahi infrastruktur yang ada, misalnya memperbaiki jalan yang rusak.

“Yang bahu-bahu jalan itu dibenahi, diperbaiki, sehingga mereka bisa empat jalur, tiga jalur misalnya,”ujarnya.

Menurut dia, dalam hal memperbaiki jalan rusak jangan berpikir mengenai kewenangan pusat atau daerah sebab yang terdampak bukan masyarakat Sukabumi tapi masyarakat luar daerah.

Baca Juga: Viral! Video TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Cek Faktanya

Selain itu, Hera juga meminta tukang parkir liar untuk diberikan pembinaan agar tertib dalam memarkir kendaraan.

“Minimal dari pemerintah ataupun kepolisian memberikan bimbingan bagaimana cara memarkirkan,” jelasnya.

Jam bubaran Pabrik juga menjadi salah satu biang kemacetan, kata Hera. Sehingga ia meminta pemerintah melalui Disnakertrans melakukan intervensi agar jam pulang pegawai pabrik tidak berbarengan, khususnya di Jumat dan Sabtu.

Dalam hal ini, Disnakertrans harus berkoordinasi dengan Dishub. “Bagaimana jam pulangnya [buruh] jangan berbarengan, misalnya pertama jam 2, yang kedua jam 3, ketiga jam 4,” tuturnya.

“Intinya solusi yang saya sampaikan ini belum tentu juga benar, mungkin juga sudah dilakukan. Saya pikir kalau kita melaksanakan salah pun kita sudah melaksanakan, tapi kalau tidak ya tidak akan jadi solusi,” ungkapnya.