Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Senin, 25 Juli 2022 | 20:45 WIB
Komisioner Komnas Ham Choirul Anam usai memeriksan tim Forensik Polri kasus kematian Brigadir J. (Suara.com/Yaumal)

SuaraBogor.id - Saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI masih melakukan pengumpulan data soal kematian Brigadir J ke pihak kepolisian dan saksi.

Saat ini, pihak dari Komnas HAM mengakui belum bisa memberikan kesimpulan soal kematian Brigadir J meskipun telah mendapatkan sejumlah catatan mendalam dari berbagai pihak.

"Kalau ditanya apakah kami bisa menyimpulkan, secara proses yang harus imparsial dan komprehensif kami tidak dibolehkan menyimpulkan sekarang," kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam.

Bahkan, katanya, setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga korban, para ahli, dan Tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, Komnas HAM juga belum bisa memberikan kesimpulan karena masih membutuhkan sejumlah keterangan lainnya.

Baca Juga: Kasus Kematian Brigadir J, Komnas HAM: Kami Tak Dibolehkan Simpulkan Sekarang

Dalam pertemuan bersama Pusdokkes Polri, Anam membenarkan sebuah fakta yang didapatkan sebelumnya telah terkonfirmasi oleh Komnas HAM.

Temuan signifikan yang terkonfirmasi tersebut, ujar dia, khususnya soal skema waktu kematian Brigadir J, termasuk mengenai kondisi fisik jenazah.

"Peristiwanya menjadi lebih terang benderang," kata Anam.

Pada kesempatan itu, Anam tidak memberikan jawaban perihal apakah ada perbedaan keterangan yang diperoleh Komnas HAM dengan kepolisian. Namun, hal tersebut akan disampaikan saat lembaga itu memberikan kesimpulan.

Meskipun Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga korban, dokter forensik, dan ahli, khususnya soal luka pada tubuh Brigadir J, serta sudah bisa menarik titik kesimpulan, namun Komnas HAM masih menunggu proses autopsi ulang dan ekshumasi.

Baca Juga: Komnas HAM Bakal Periksa Bharada E dan Seluruh Ajudan Irjen Ferdy Sambo Besok

"Saat proses ekshumasi, kami akan datang," kata dia.

Setelah meminta keterangan Pusdokkes Polri, ujar dia, Komnas HAM akan mulai mengembangkan agenda-agenda lain, misalnya soal siber, digital forensik, telepon genggam, penggunaan senjata, dan lain sebagainya. [Antara]

Load More