Tolong Pak Jokowi, Nenek 66 Tahun Ini Mengadu ke Kantor Kecamatan Cigudeg Bogor, Belum Dapat Bansos dari Pemerintah

SuaraBogor.id - Seorang nenek bernama Marpuah berusia 66 tahun, warga Kampung Malangbong RT 02 RW 11, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pasalnya, nenek tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk warga miskin atau kurang mampu.

Marpuah mengatakan, mengapa lansia seperti dirinya yang hanya hidup bersama suami yang berusia 77 tahun bahkan sudah pikun justru belum mendapat perhatian dari Pemerintah Desa atau Kabupaten Bogor.

"Ibu hidup hanya dengan suami, untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan belas kasihan dari ketabat dan tetangga, padahal yang lain mah suka dapat bantuan tapi ibu mah tidak," ungkap Marpuah kepada wartawa pada, Selasa 27 September 2022.

Baca Juga: Dear Para Kades, Pemkab Bogor Bakal Berikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Sesuai Potensi Desa

Ditempat yang sama, tetangga sekaligus kerabat Marpuah, Bakri membenarkan bahwa selama ini nenek Marpuah yang tingga bersam suaminya itu belum pernah mendapat banguan selama beberapa tahun ini.

"Iya ibu Marpuah kerabat saya hidup hanya sama suami yang saat ini kondisinya sudah pikun. Ibu Marpuah selama ini bertahan hidup hanya dari belas kasihan ketabat dan tetangga," ujarnya.

Di Kantor Kecamatan Cigudeg, Marpuah dijumpai oleh Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Hambali.

Hambali mengaku, dirinya merasa prihatin setelah mengetahui keadaan Marpuah yang luput dari perhatian.

"Selama ini kami tidak tahu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan laporan maupun informasi dari RT, RW maupun desa," katanya.

Baca Juga: Rocky Gerung Buka Suara, Sebut Gibran Menang Banyak"Pinter Juga Dia"

Jadi, kata Hambali, atas adanya laporan ini pihaknya akan sambung kan langsung dengan pendamping lansia Kecamatan, agar dapat segera ditindak lanjuti.

"Akan kita tindak lanjuti secepatnya, karena sepertinya itu belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang operatornya ada di desa," katanya.