Transparansi Anggaran Kartu Depok Sejahtera Dipertanyakan, Politisi Gerindra: Itu Uang Ratusan Miliar Lho!

SuaraBogor.id - Transparansi anggaran Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipertanyakan oleh mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.

Pradi mempertanyakan soal kelanjutan program KDS yang beberapa waktu sempat viral tersebut. “Gimana kabar KDS yah? Apa sebatas pergantian koordinator kelurahan?,” tanya Pradi seperti dikutip dari Depoktoday--jaringan Suara.com

Politisi Gerindra itu juga mempertanyakan berapa jumlah KDS yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. “Berapa banyakkah yang telah di distribusikan?,” tanya dia lagi.

“Dan siapa sajakah yg telah terima manfaat. Uang ratusan miliar lho,” katanya.

Baca Juga: Puluhan Juta Uang Setoran SPBU di Tanah Baru Depok Raib Digondol Pencuri

Menurut Pradi, sebaiknya pemerintah kota Depok untuk membuka transparansi dana agar tidak ada kecurigaan di tengah publik. “Kalau perlu data (KDS) dipampang di tiap kelurahan,” jelasnya.

Polemik KDS sempat menjadi sorotan banyak pihak setelah sejumlah anggota DPRD Depok beramai-ramai melakukan walk out saat sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Mereka, kecuali fraksi PKS, kala itu merasa kecewa dengan program KDS yang disebut-sebut banyak kejanggalan.

Beberapa di antaranya mulai dari soal desain kartu hingga proses penyaluran yang disinyalir bermuatan politis.

Sementara itu, anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman menjelaskan, bahwa interpelasi itu ialah satu mekanisme yang diajukan setelah Komisi D merasa menemukan jalan buntu terkait persoalan KDS.

Baca Juga: Kumpulkan Semua Data Kasus dengan Sopir Truk, Nasib Anggota DPRD Depok Tajudin ada di Tangan Tim Investigasi Golkar

“Jadi akhirnya di interpelasi karena mekanisme yang dilakukan disesuaikan dulu, sampai akhirnya ada rapat koordinasi, sementara itu kan yang kita minta di awalkan rapat koordinasi itu,” katanya pada Agustus lalu.

Menurut Ikra, Pemerintah Kota Depok telah mengakui berbagai kelemahan yang menjadi kritik ia dan sejumlah rekannya di parlemen.

“Mereka menerima kritik itu dan melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

“Intinya semuanya dipenuhi, kecuali soal koordinator kelurahan, karena mereka sudah kontrak setahun. Tapi masyarakat diberikan pemerintah kota untuk diberikan laporan,” sambungnya.