Mahfud MD Sebut Desakan Iwan Bule Mundur dari Ketum PSSI Seruan Moral, Ogah Mundur Amoral?

SuaraBogor.id - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan desakan bagi Mochamad Iriawan atau Iwan Bule untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan adalah seruan moral.

Mahfud MD mengatakan pemerintah tak bisa melakukan intervensi pada PSSI. Namun jika pengunduran diri tersebut tak dilakukan, dapat dianggap amoral.

"Itu kan seruan moral, bukan seruan hukum. Kan itu tanggung jawab moral mereka (PSSI), tidak perlu peraturan," ujarnya usai menghadiri pemberian penghargaan doktor Honoris Causa kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Universitas Negara Semarang, Minggu (23/10/2022) kemarin.

Sebagai ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), Mahfud MD sebelumnya juga sudah mengumumkan hasil penyelidikan tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut.

Baca Juga: Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, Total Jadi 135 Orang

Ada sembilan rekomendasi yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo). Dan beberapa rekomendasinya adalah agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule dan jajarannya mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban karena tragedi Stadion Kanjuruhan memakan ratusan korban.

Selain mundur, pada rekomendasi lainnya, TGIPF juga meminta agar PSSI menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) untuk mencari pengurus baru.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etika serta budaya adiluhung sudah sepatutnya ketua umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral," demikian isi rekomendasi TGIPF.

Mahfud MD juga menyampaikan, dari hasil temuan soal tragedi Stadion Kanjuruhan, banyak yang enggan bertanggung jawab dan berlindung dari aturan-aturan yang ada.

"Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholder saling menghindar dari tanggung jawab, semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah," katanya dalam keterangan resminya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Pelatih Persikabo 1973 Tuntut Perubahan dalam Sepak Bola Indonesia Pasca Tragedi Kanjuruhan

"Oleh sebab itu kami sudah menyampaikan kepada Presiden (Jokowi) semua yang kami temukan dan rekomendasi untuk semua stakeholder, baik yang dari pemerintah, PUPR dan sebaiknya dan sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan," jelasnya lagi.

Selain itu, pihak sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar dalam tragedi Stadion Kanjuruhan itu PSSI bertangungjawab penuh.

"Kemudian, kami juga menyebut, jika selalu mendasari diri pada norma formal, maka semuanya tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan, yang satu bilang kami sudah kontrak, sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab," jelasnya.

Mahfud MD juga menyampaikan hasil investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan yang jatuhnya korban jauh lebih mengerikan dari pada apa yang tersebar di media-media saat ini.

"Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar mati semprot, mati semprot," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, penyebab dari kematian atau pun korban yang luka adalah karena gas air mata yang disemprotkan oleh aparat kepolisian. "Kemudian yang mati dan cacat, serta kemudian sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan karena setelah ada gas air mata yang di semprotkan," ujarnya.

Menpora Tak Bisa Intervensi

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, pihaknya tak bisa mengintervensi PSSI atas rekomendasi dari TGIPF. Kata dia, jika hal tersebut dilakukan maka akan menyalahi aturan yang ada.

"Itu urusan PSSI. Pemerintah tidak akan masuk dan tidak akan intervensi," katanya kepada wartawan.

Ia menyampaikan, pada tahun 2015 lalu, pemerintah pernah melakukan intervensi. Hasilnya, persepakbolaan tanah air mendapatkan sanksi dari FIFA.

Mahfud MD juga menyampaikan hasil investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan yang jatuhnya korban jauh lebih mengerikan dari pada apa yang tersebar di media-media saat ini.

"Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar mati semprot, mati semprot," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, penyebab dari kematian atau pun korban yang luka adalah karena gas air mata yang disemprotkan oleh aparat kepolisian.

"Kemudian yang mati dan cacat, serta kemudian sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan karena setelah ada gas air mata yang di semprotkan," ujarnya.

Menpora Tak Bisa Intervensi

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, pihaknya tak bisa mengintervensi PSSI atas rekomendasi dari TGIPF. Kata dia, jika hal tersebut dilakukan maka akan menyalahi aturan yang ada.

"Itu urusan PSSI. Pemerintah tidak akan masuk dan tidak akan intervensi," katanya kepada wartawan. Ia menyampaikan, pada tahun 2015 lalu, pemerintah pernah melakukan intervensi. Hasilnya, persepakbolaan tanah air mendapatkan sanksi dari FIFA.

"Dalam pertemuan (dengan Presiden FIFA) mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi," jelasnya.

Dalam pertemuan ini juga, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat agar tragedi Stadion Kanjuruhan tak terulang lagi.

"Jangan sampai kejadian ini terulang kembali, jangan sampai kegembiraan penonton pertandingan sepak bola berujung pada duga dan malapetaka," katanya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia dan FIFA akan melakukan transformasi sepak bola Indonesia.

"Secara menyeluruh memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA," jelasnya.

Kepala Negara mengatakan, pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. "Untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion (di Indonesia) dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain," ujarnya.