SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor belum juga tuntas menyelesaikan permasalahan puluhan kursi jabatan esselon II dan III yang kosong. Pasalnya, lambannya kekosongan jabatan itu tidak hanya dikarenakan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, tapi juga diduga karena tarik-menarik kepentingan segelintir elite politik.
Stagnanisasi kekosongan jabatan di Bumi Tegar Beriman itu disorot Senator DPD RI hingga pengamat politik di Kabupaten Bogor.
Pengamat Politik dan kebijakan Publik, Drs. Gotfridus Goris Seran, menyebut jabatan kosong di Kabupaten Bogor mestinya bisa segera tuntas dengan menggunakan diskresi yang dimiliki Iwan Setiawan sebagai Plt Bupati Bogor untuk melakukan promosi, rotasi dan mutasi ASN.
"Bagi Plt Bupati, diskresi ini digunakan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata dia, Rabu (26/10/2022).
Baca Juga: Lebih dari Dua Partai, KPU Temukan Puluhan Data Keanggotaan Parpol di DIY Dobel
Dosen Ilmu Politik Universitas Djuanda itu menyampaikan bahwa dengan diskresi itu Plt Bupati Bogor juga harus mengikuti kualifikasi dan persyaratan untuk ASN yang layak secara kapasitas dalam mengisi kekosongan jabatan.
"Sementara penempatan jabatan oleh ASN tetap mengikuti kualifikasi dan persyaratan, prosedur rekrutmen serta seleksi yang sifatnya terbuka (open bidding)," ujarnya.
Oleh karenanya, tidak ada alasan pemerintah daerah molor dalam melakukan pengisian jabatan kosong di Kabupaten Bogor karena dijabat oleh Plt Bupati. Apalagi, pengisian jabatan kosong itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2024 mendatang.
"Peran pejabat ASN dalam konteks pemilu dan pilkada netral secara politik, tidak memihak pada kepentingan elite politik tertentu dan partai politik tertentu. ASN harus tetap memainkan peran sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang profesional dan netral," ujarnya.
Senada, senator DPD RI, Fachrul Razi turut menyoroti stagnanisasi kekosongan jabatan itu. Mantan ketua Komite I DPD RI mengingatkan elite politik untuk tidak mengintervensi terlalu jauh soal pengisian jabatan di lingkup ASN. Pengisian jabatan dan kepangkatan, harus berdasarkan standar kelayakan, bukan karena kepentingan politik.
Baca Juga: DPR: KPU Perlu Perjelas Mekanisme Pengadaan Rantis untuk Distribusi Logistik Pemilu
"Yang harus diantisipasi dan diawasi beberapa pihak, termasuk para penyelenggara Pemilu, Bawaslu, LSM, gerakan mahasiswa penempatan ASN di lingkungan strategis agar tidak digunakan oleh politisi untuk kepentingan-kepentingan politik di 2024, baik itu Pemilu atau Pilkada," paparnya.
Berita Terkait
-
Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo
-
Penegak Hukum Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Pilkada Puncak Jaya
-
Bentrokan Akibat Pilkada Puncak Jaya Masih Terjadi, Pakar: Akan Ganggu Pemerintahan Daerah
-
Pilkada yang Bertaruh Nyawa: KPU hingga DPR Disorot soal Konflik Berdarah di Puncak Jaya
-
Ironi Pilkada Puncak Jaya; Konflik Berdarah, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan Dipertanyakan
Tag
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
Terkini
-
Rumah di Bogor Ludes Saat Pemilik Hendak Merokok
-
Catat! Ini Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat: Harus Punya Tanah Minimal 5 Hektare
-
Penampakan Lokasi Pembuatan Uang Palsu di Bogor, dari Alat Cetak Hingga Bahan Baku
-
Waspada! Ada Pabrik Uang Palsu Rp3,3 Miliar di Bogor
-
Dedie A Rachim Laporkan Kondisi Jalan Longsor Batutulis ke Wamen PU, Ajukan Opsi Jalur Baru